“Tapi kami sadar bahwa meski itu menjadi tanah dan lokasi kami tapi tetap harus sepengetahuan pemerintah sebab pemerintah tentu memimikirkan dampak lain yang tak hanya kami saja,” tambahnya. Lalu Juni tahun 2022 ia mengurus ijin koperasi produsen yang bergerak dibidang emas dan perak dan ijin tersebut dikeluarkan.
Hanya kendalanya kini ijin operasi itu bisa dimanfaatkan jika ada lokasi yang berstatus Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Status inilah yang terkatung-katung hingg sekarang.
“Koperasi bisa berjalan jika ada Ijin Usaha Pertambangan dan status harus WPR sementara hingga itu belum dikeluarkan,” aku Adolof.
Ia mengkisahkan bahwa dua tahun lalu dirinya sudah mengajukan namun belum juga mendapat perijinan. “Pikiran saya jika di lokasi ini bekerja secara illegal maka dampaknya bisa lebih parah. Kami sering diskusi tapi belum ada solusi,” imbuhnya.
Meski begitu Adolof tak menutup ruang jika sewaktu-waktu ia dipanggil untuk mendapatkan arahan. Lokasi ini juga dijadikan mahasiswa untuk melakukan prakter lapangan. Tak sedikit mahasiswa Uncen dan kampus lainnya yang meliki jurusan geologi tambang datang ke lokasi ini untuk melakukan penelitian. “Kalau mahsiswa mau praktek lapangan kami persilahkan,” sambung Adolof.
Sekedar diketahui lokasi ini sempat ditutup oleh Polresta tahun 2021 lalu pihak pemilik lokasi meminta kebijakan.
“Ya mau bagaimana lagi, kami ini menganggur dan ada potensi di atas tanah ulayat kami, kami coba garap tapi masih harus mengikuti aturan. Kami coba ikuti tapi masih alami kebuntuan,” jelasnya.
Adolof berpikir dengan kebijakan presiden soal lembaga pendidikan dan lembaga agama boleh mengelola tambang seharusnya masalahnya juga bisa dipermudah. Apalagi lokasi yang dikelola adalah lokasi milik keluarga dan bukan mencaplok milik orang lain. “Apalagi kami ini pengangguran dan sedang berusaha,” timpalnya.
Disinggung soal kecenderungan para pendulang menggunaan air raksa untuk memisahkan emas dan kotoran ternyata ini tak ditampik. Adolof mengaku menggunakan air raksa namun tidak langsung bersentuhan dengan badan kali ataupun sungai. Ia menggunakan pola membentuk kolam kecil dan disitulah proses pemisahan dilakukan. Adolof nampaknya cukup paham bahaya penggunaan air yang biasa disebut mercuri ini.
“Nanti bisa lihat sendiri, kami buat tempatnya dan semua dilakukan di kolam atau bak yang kami siapkn. Tidak masuk ke badan kali atau sungai,”tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kande Kahol mengatakan, salah satu alasan nikah…
Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura resmi membuka Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun…
Memasuki semester kedua tahun anggaran 2026, Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan atensi khusus terhadap proses…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo melalui Wakil Wali Kota, Rustan Saru, memaparkan berbagai capaian pembangunan…
Ia menyebutkan, Indonesia saat ini menempati posisi kedua dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Sementara…
emerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pendataan penerima program…