Diharapkan Lebih Profesional, Transparan, dan fokus Kebutuhan Jamaah

   Dari segi kewenangan, kementrian Haji–umrah sebelumnya hanya sekedar sub-urusan Kemenag, kini jadi tugas penuh kementerian baru tersebut. Sementara dari sisi sistem keuangan; Kemenag membiayai APBN, sementara Kementerian Haji-Umrah juga menjalankan pola BLU untuk ekosistem keuangan haji.

   Selain itu, layanan kementerian haji-umrah ditargetkan bisa lebih profesional, transparan, dan fokus pada kebutuhan jemaah. “Secara tusi (Tugas dan fungsi) memang agak berbeda karena kementerian agama itu mengurus semua agama yang ada di Indonesia ini khususnya di Papua. Kalau kementrian haji dan umrah hanya mengurusi urusan haji dan umrah,” pungkas pria yang akrab di sapa H.Musa itu.

   Sebagai informasi Kanwil Kemenhaj dan Umrah Provinsi Papua termasuk dalam tipologi B yang membawai 11 Kantor kementerian haji dan umrah tipologi C, yakni  Kabupaten Mimika

Kabupaten Jayapura, Nabire, Biak, Asmat, Boven Digoel, Merauke, Yapen, Keerom, Jayawijaya dan Kota Jayapura.

  Sementara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Papua saat ini berkantor di Asrama Haji Kotaraja, distrik Abepura. (*/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q