“Kami telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak-pihak terkait. Nantinya, dalam pelaksanaannya, kami akan mengawasi secara ketat,” tegasnya. Menurut Supriadi, pemerintah pusat tidak seharusnya hanya berfokus pada program MBG, tetapi juga perlu memperhatikan persoalan lain yang lebih mendesak di Papua. Masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Jangan sampai di sekolah anak-anak mendapatkan makan bergizi, tapi saat pulang ke rumah mereka tidak bisa makan karena orang tua mereka di-PHK. Jadi, soal MBG di Papua ini perlu dikaji lebih lanjut,” tegasnya. Selain itu, Supriadi menekankan bahwa pelaksanaan program MBG harus dikaji secara mendalam, termasuk mengenai bentuk implementasinya.
Menurutnya, ada kemungkinan bahwa program tersebut dapat diubah ke dalam bentuk lain yang tetap mempertahankan substansi utama tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat. “Jangan sampai program ini dijadikan ladang bisnis, tetapi harus benar-benar dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkas Supriadi. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata (Dispar) mulai membangun sejumlah infrastruktur di berbagai destinasi wisata…
Menurutnya, generasi muda perlu didorong untuk berinovasi agar mampu menciptakan peluang usaha sekaligus meningkatkan pendapatan.…
enangkapan dipimpin langsung oleh Kanit III Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Papua, AKP Gema…
Menurut politisi yang akrab disapa Barto tersebut, saat ini fasilitas BLK di Kota Jayapura masih…
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) memastikan penyaluran dana kampung tahap…
Kapolsek Merauke Kota melalui Kepala Unit Reserse Polsek Merauke Kota AKP J. Sitanggang, ditemui media…