“Kami telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak-pihak terkait. Nantinya, dalam pelaksanaannya, kami akan mengawasi secara ketat,” tegasnya. Menurut Supriadi, pemerintah pusat tidak seharusnya hanya berfokus pada program MBG, tetapi juga perlu memperhatikan persoalan lain yang lebih mendesak di Papua. Masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Jangan sampai di sekolah anak-anak mendapatkan makan bergizi, tapi saat pulang ke rumah mereka tidak bisa makan karena orang tua mereka di-PHK. Jadi, soal MBG di Papua ini perlu dikaji lebih lanjut,” tegasnya. Selain itu, Supriadi menekankan bahwa pelaksanaan program MBG harus dikaji secara mendalam, termasuk mengenai bentuk implementasinya.
Menurutnya, ada kemungkinan bahwa program tersebut dapat diubah ke dalam bentuk lain yang tetap mempertahankan substansi utama tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat. “Jangan sampai program ini dijadikan ladang bisnis, tetapi harus benar-benar dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkas Supriadi. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…
Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…
Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…
Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…
Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…
Suster Yosephin Temelap mengatakan, api muncul dengan cepat diduga dari area dapur. Saat itu aktivitas…