“Kami telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak-pihak terkait. Nantinya, dalam pelaksanaannya, kami akan mengawasi secara ketat,” tegasnya. Menurut Supriadi, pemerintah pusat tidak seharusnya hanya berfokus pada program MBG, tetapi juga perlu memperhatikan persoalan lain yang lebih mendesak di Papua. Masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Jangan sampai di sekolah anak-anak mendapatkan makan bergizi, tapi saat pulang ke rumah mereka tidak bisa makan karena orang tua mereka di-PHK. Jadi, soal MBG di Papua ini perlu dikaji lebih lanjut,” tegasnya. Selain itu, Supriadi menekankan bahwa pelaksanaan program MBG harus dikaji secara mendalam, termasuk mengenai bentuk implementasinya.
Menurutnya, ada kemungkinan bahwa program tersebut dapat diubah ke dalam bentuk lain yang tetap mempertahankan substansi utama tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat. “Jangan sampai program ini dijadikan ladang bisnis, tetapi harus benar-benar dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkas Supriadi. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah Kota Jayapura mulai menyusun Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Daerah (RAAPID) sebagai langkah strategis…
Jika diakumulasikan, jalur SNBP dan SNBT telah meloloskan hampir 2.000 calon mahasiswa. Sementara itu, antusiasme…
Kasatgas Gakkum Operasi Sikat Cartenz 2026, Kompol I Dewa Gde Ditya mengungkapkan bahwa penangkapan tersebut…
Tim Opsnal Polsek Jayapura Selatan bersama Tim Resmob Numbay Polresta Jayapura Kota berhasil mengamankan seorang…
Di Kabupaten Keerom, Tim Khusus (Timsus) Opsnal Satreskrim Polres Keerom pada Senin (8/6) melaksanakan kegiatan…
Penangkapan dilakukan pada Minggu (7/6) di dua lokasi berbeda, yakni di kawasan Batas Kota Distrik…