

Melalui pendaftaran yang dilakukan secara transparan, Polri mengajak pemuda Indonesia untuk mengabdi demi keamanan negara dengan mengedepankan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Perlu dicatat bahwa seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya sama sekali. Bagi calon peserta yang berminat, ada beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi.
JAKARTA- Kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari Korps Bhayangkara kembali terbuka lebar. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumumkan pembukaan penerimaan Polri yang dijadwalkan mulai serentak pada Maret 2026. Rekrutmen ini mencakup berbagai jalur, termasuk jenjang Bintara dan Tamtama yang selalu menjadi primadona bagi lulusan SMA/SMK sederajat.
Melalui pendaftaran yang dilakukan secara transparan, Polri mengajak pemuda Indonesia untuk mengabdi demi keamanan negara dengan mengedepankan prinsip BETAH, yakni Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Perlu dicatat bahwa seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya sama sekali. Bagi calon peserta yang berminat, ada beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi.
Secara umum, pendaftar wajib berkewarganegaraan Indonesia, beriman, setia kepada NKRI, serta sehat secara jasmani dan rohani. Dari sisi usia, peserta minimal berusia 18 tahun saat dilantik dan memiliki tinggi badan minimal 165 cm untuk pria serta 160 cm untuk wanita pada jalur Bintara. Khusus untuk jalur Tamtama, tinggi badan minimal yang dipersyaratkan biasanya berada di angka 165 cm, terutama bagi calon anggota Brimob dan Polair.
Kelengkapan dokumen administrasi juga menjadi penentu kelulusan di tahap awal. Peserta perlu menyiapkan berkas asli maupun fotokopi legalisir yang meliputi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta ijazah mulai dari tingkat SD hingga pendidikan terakhir. Selain itu, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih aktif dan pasfoto berwarna dengan latar belakang kuning menjadi syarat wajib yang tidak boleh terlewatkan.Seluruh proses registrasi dilakukan secara mandiri melalui satu pintu di laman resmi pendaftaran Polri.
Page: 1 2
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan…
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…