Langkah seperti ini jelasnya, sejalan dengan semangat otonomi khusus yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Penertiban diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan pembukaan ruang partisipasi yang aman, bermartabat, dan menghormati jati diri masyarakat Papua.
Sebab pada akhirnya, stabilitas yang berkelanjutan hanya mungkin tercapai bila pemerintah tidak sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga mendengar dan memahami suara warganya. (*/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Turut hadir pula Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, KSAD Maruli Simanjuntak, dan KSAL Muhammad…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Kepala Biro Humas Kemenhaj RI, Moh Hasan Afandi, memberikan pernyataan resmi melalui konferensi pers yang…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Belum lagi, ”dibantai” penguji saat sidang skripsi. Hal itu membuatnya enggan membuat skripsi. Gayung bersambut,…