Langkah seperti ini jelasnya, sejalan dengan semangat otonomi khusus yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Penertiban diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan pembukaan ruang partisipasi yang aman, bermartabat, dan menghormati jati diri masyarakat Papua.
Sebab pada akhirnya, stabilitas yang berkelanjutan hanya mungkin tercapai bila pemerintah tidak sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga mendengar dan memahami suara warganya. (*/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…
Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…
Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja…
DPR Papua memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga…
Bunda PAUD Kota Jayapura, Nerlince Wamuar Rollo, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jayapura, Balai…