

Serah terima jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dari pejabat sebelumnya Setiyo Wahyudi kepada pejabat yang baru Hans Y Hamadi, (31/5) (foto:Elfira/Cepos)
Melihat Strategi Pejabat Plt. Kepala Bappenda Provinsi Papua yang Baru, Hans Y Hamadi
Pasca pemekaran Tiga Daerah Otonom Baru (DOB) dari Provinsi Induk Papua, praktis sumber pendapatan APBD Pemprov Papua turun drastis. Dari yang tadinya belasan triliun rupiah, kini hanya sekitar Rp 2,5 Triliun. Karena itu, butuh strategi dalam mengali potensi pendapatan asli daerah di Provinsi Papua.
Laporan: Elfira_Jayapura
Senin (27/5) lalu, berdasarkan surat perintah tugas Pj Gubernur Papua, menunjuk Hans Y Hamadi, sebagai Plt Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua menggantikan pejabat sebelumnya Setiyo Wahyudi.
Sebelum menduduki jabatan ini, Hans pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 2006-2012. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitas Tinggi tahun 2014-2016, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2016-2020.
Pria kelahiran Kotaraja ini juga pernah menjabat sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Provinsi Papua hingga Plt Sekretaris MRP, sebelum diangkat menjadi Plt Kepala Bappenda pada akhir Mei lalu.
Dengan pengalaman jabatan tersebut, Hans akan menerapkannya di tempatnya menjabat saat ini. Bahkan, beberapa strategi akan dilakukannya dalam rangka peningkatan pendapatan anggaran daerah (PAD).
Dalam peningkatan PAD, Bapenda akan menyurati Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, terkait dengan pembebasan tunggakan pajak pada Juli-Agustus mendatang. “Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan dua bulan itu untuk membayar pajak kendaraan mereka,” ucap alumni Uncen ini.
Lainnya, meminta kepada kepala Samsat yang ada di kabupaten/kota untuk memberi laporan terkait dengan kendaraan dinas yang sudah jatuh tempo. Bagi kendaraan yang jatuh tempo harus dibayar, terutama provinsi harus menjadi contoh.
“Terkait hal itu kami sudah menyurati Gubernur Papua melalui Sekda Papua. Kita harus menjadi contoh, sebab selama ini dari hasil rapat evaluasi dengan Kabid dan Subbid diketahui provinsi yang paling banyak belum membayar itu,” kata Hans.
Hans juga sudah meminta seluruh Samsat Samsat untuk bekerja secara maksimal agar meningkatkan PAD. Bahkan, Hans sendiri mangaku langsung melakukan pemantauan terkait kinerja anak buahnya.
Page: 1 2
Ia juga meminta para kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan apabila terjadi bencana. Menurutnya,…
Hasil ini mengukuhkan Persido Dogiyai sebagai juara Grup A dengan koleksi 7 poin, sementara Persemi…
Terkait ini Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP)…
Berdasarkan keterangan medis, luka tembak masuk dari bawah telinga kanan dan keluar di bagian bawah…
Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah bukan persoalan yang terjadi di satu wilayah tertentu…
"Kita memiliki karunia besar dari yang Mahakuasa, bahwa kita nanti mampu. Kebutuhan BBM kita bukan…