

Kepala Divisi Teknis KPU Kota Jayapura, Abdullah Rumaf, (baju putih) bersama staf, usai cek ijasah Paslon Walikota dan Wakil Jayapura di Kantor Kemendikti, di Jakarta, Rabu (4/9). (foto:KPU Kota Jayapura for Cepos)
Komisioner KPU Kota Jayapura Verifikasi Berkas Pendaftaran Bakal Paslon Wali kota
Pasca pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil walikota, akhir Agustus 2024 pekan keamrin, kini Komisioner KPU Kota Jayapura saat ini sedang mengecek keabsahan berkas admintrasi, terutama ijasah dari semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, di Kementerian Pendidikan.
Laporan: Carolus Daot_Jayapura
Verifikasi berkas pendaftaran, perlu dilakukan verifikasi factual, terutama terkait dengan pengunaan ijazah yang digunakan oleh bakal calon yang akan maju di Pilkada. Hal ini, untuk mengantisipasi, ijazah palsu yang digunakan bakal calon kepala daerah, yang bisa memiliki konsekuensi hukum nantinya.
Karena itu, keabsahan ijazah ini perlu benar-benar dicek ke lembaga/instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan ijazah atau memberikan keterangan keabsahan terkait ijazah yang digunakan. Terutama dari almamater, tempat bakal calon menempuh atau menyelesaikan pendidikan formalnya.
Untuk itu, KPU Kota Jayapura juga perlu untuk menyinkronkan data yang diinput Paslon pada saat mendaftar sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota, pada Kamis (29/8) kemarin di Kantor KPU Kota Jayapura.
“Sudah sejak, Selasa (3/9) kemarin saya sudah di Kemendikti, cek ijasah paslon,” kata Kepala Divisi Teknis KPU Kota Jayapura, Abdullah Rumaf, kepada Cendrawasih Pos, melalui sambungan telephon, Rabu (4/9) kemarin.
Selain cek di Kemendikti, Anggota Komisioner KPU kata Abdulah, juga mengecek keabsahan Ijasah paslon di setiap almamaternya, tujuannya sama mengecek apakah paslon bersangkutan benar benar pernah kuliah di Perguruan Tinggi tersebut atau tidak.
“Ada yang di Jogja, tapi juga di beberapa daerah sesuai almamater paslon,” tuturnya.
Hal itu dilakukan KPU Kota Jayapura, mengacu pada aturan PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang syarat dan ketentuan pencalonan kepala daerah. “Ini sudah bagian dari tahapan penelitian persyaratan pasangan calon,” jelasnya.
Page: 1 2
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, pada 2026 mengalokasikan dana hibah sebesar Rp11 miliar untuk 500…
Franky yang memiliki golongan darah B tersebut mengaku pada awalnya dia melakukan donor ada kekuatiran…
Sanking banyaknya orang menaiki jembatan tersebut akhirnya tali jembatan putus dan 30 an orang tenggelam.…
Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara pidana oleh kejaksaan, tidak hanya terhadap terpidana,…
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat jumlah penduduk di daerah itu mencapai 1,074 juta…
Peristiwa kebakaran yang terjadi sekira pukul 15.45 WIT tersebut menghanguskan sedikitnya 10 petak rumah warga.…