

Kepala Divisi Teknis KPU Kota Jayapura, Abdullah Rumaf, (baju putih) bersama staf, usai cek ijasah Paslon Walikota dan Wakil Jayapura di Kantor Kemendikti, di Jakarta, Rabu (4/9). (foto:KPU Kota Jayapura for Cepos)
Komisioner KPU Kota Jayapura Verifikasi Berkas Pendaftaran Bakal Paslon Wali kota
Pasca pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil walikota, akhir Agustus 2024 pekan keamrin, kini Komisioner KPU Kota Jayapura saat ini sedang mengecek keabsahan berkas admintrasi, terutama ijasah dari semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, di Kementerian Pendidikan.
Laporan: Carolus Daot_Jayapura
Verifikasi berkas pendaftaran, perlu dilakukan verifikasi factual, terutama terkait dengan pengunaan ijazah yang digunakan oleh bakal calon yang akan maju di Pilkada. Hal ini, untuk mengantisipasi, ijazah palsu yang digunakan bakal calon kepala daerah, yang bisa memiliki konsekuensi hukum nantinya.
Karena itu, keabsahan ijazah ini perlu benar-benar dicek ke lembaga/instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan ijazah atau memberikan keterangan keabsahan terkait ijazah yang digunakan. Terutama dari almamater, tempat bakal calon menempuh atau menyelesaikan pendidikan formalnya.
Untuk itu, KPU Kota Jayapura juga perlu untuk menyinkronkan data yang diinput Paslon pada saat mendaftar sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota, pada Kamis (29/8) kemarin di Kantor KPU Kota Jayapura.
“Sudah sejak, Selasa (3/9) kemarin saya sudah di Kemendikti, cek ijasah paslon,” kata Kepala Divisi Teknis KPU Kota Jayapura, Abdullah Rumaf, kepada Cendrawasih Pos, melalui sambungan telephon, Rabu (4/9) kemarin.
Selain cek di Kemendikti, Anggota Komisioner KPU kata Abdulah, juga mengecek keabsahan Ijasah paslon di setiap almamaternya, tujuannya sama mengecek apakah paslon bersangkutan benar benar pernah kuliah di Perguruan Tinggi tersebut atau tidak.
“Ada yang di Jogja, tapi juga di beberapa daerah sesuai almamater paslon,” tuturnya.
Hal itu dilakukan KPU Kota Jayapura, mengacu pada aturan PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang syarat dan ketentuan pencalonan kepala daerah. “Ini sudah bagian dari tahapan penelitian persyaratan pasangan calon,” jelasnya.
Page: 1 2
Pigai menjelaskan, Kementerian HAM memiliki berbagai program di bidang pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi HAM yang…
Menurutnya, dari hasil visum yang dilakukan, korban meregang nyawa akibat luka benda tajam dari perut…
Plt Kepala BPBD Provinsi Papua, B. Wisnu Raditya mengatakan, dua peristiwa tersebut harus menjadi peringatan…
Ia mengaku SMA Asisi memberikan dukungan penuh kepada murid mereka untuk mengikuti berbagai iven seperti…
Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menegaskan praktik ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani dan kedaulatan…
Budi mengungkapkan, Sudewo tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penindakan KPK. Pemeriksaan itu dilakukan…