

Proses penghitungan suara dalam pemilihan Kadin Kabupaten Pegunungan Bintang dan terpilih menjadi Ketum Kadin 2021-2021 Stanis Kasipdana, acara berlangsung di Hotel Horison Kotaraja, Sabtu (24/5) pekan kemarin. (FOTO: Priyadi/Cepos)
JAYAPURA- Wakil Ketua Umum Karateker Kadin Papua yang ditunjuk Kadin Pusat , Max Richard Krey mengungkapkan, pemerintah jangan melihat sebelah mata adanya Kadin, karena Kadin dibentuk sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan di daerah dan ada Kepres maupun aturannya.
Untuk itu, dengan adanya agenda penting di Papua dalam pemilihan Pengurus Kadin Kota, Kabupaten dan Provinsi harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah masing-masing.
Diakui, pihaknya telah melaksanakan Mukab Kadin ke-7 dari 29 kabupaten yang ada di Provinsi Papua, bahwa Mukab dilaksanakan 1 bulan terhitung dari turunnya SK dan dalam melaksanakan Mukab harus sampai memenuhi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini syarat untuk memenuhi Muprov Kadin Papua.
Untuk itu, melalui Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Mukab) kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pegunungan Bintang yang sudah berjalan lancar dan aman, Sabtu (24/4)pekan kemarin, di Hotel Horison Kotaraja, telah terpilih Ketum Kadin Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2021-2026 Stanis Kasipdana harus diberikan dukungan semua pihak.
“Dalam Mukab ini dilakukan pemilihan Ketua Kadin Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2021-2026 diikuti 2 calon yakni Selotius Taplo dan Stanis Kasipdana. Dari hasil perhitungan suara yang memperoleh suara terbanyak yakni Stanis Kasipdana dengan memperoleh 11 suara dan Selotius Taplo hanya 10 suara. Mukab berlangsung di Hotel Horison,’’ungkapnya.
Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang melihat Kadin sebagai mitra kerja dari pemerintah untuk sama-sama melakukan perubahan ekonomi dan pembangunan di Pegubin, termasuk pemerintah di kabupaten lainnya di Papua. Sehingga Kadin tidak dilihat sebelah mata oleh pemerintah di Kabupaten Pegubin atau kabupaten lain di Papua, tetapi Kadin mitra kerja karena di Kadin ada UU atau peraturan dan Keputusan Presiden dimana pemerintah wajib bersama-sama menggandeng Kadin dalam perencanaan pembangunan di kabupaten masing-masing.
Ditambahkan, kepengurusan Kadin yang sudah definitif yakni Kadin Kabupaten Mimika dan Kadin Kabupaten Waropen dan telah dilakukan Mukab Kadin yang telah terbentuk kepengurusannya yakni Kadin Sarmi, Kadin Pegunungan Bintang, Kadin Biak Numfor, Kadin Yapen dan Kadin Supiori. Jadi sudah ada 7 Kadin Kabupaten yang terbentuk.(dil/ary)
Sanking banyaknya orang menaiki jembatan tersebut akhirnya tali jembatan putus dan 30 an orang tenggelam.…
Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara pidana oleh kejaksaan, tidak hanya terhadap terpidana,…
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat jumlah penduduk di daerah itu mencapai 1,074 juta…
Peristiwa kebakaran yang terjadi sekira pukul 15.45 WIT tersebut menghanguskan sedikitnya 10 petak rumah warga.…
Langkah-langkah strategis ini telah mendapat lampu hijau dan penguatan langsung dari Presiden. "Kami melaporkan kepada…
Komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak ini, diwujudkan Kanwil Ditjenpas melalui kegiatan sosialisasi…