Categories: EKONOMI BISNIS

REI Harap Tahun ini Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi 50 Persen

JAYAPURA – Real  Estate Indonesia (REI) Papua akui di tahun 2024 ada penambahan sekitar 50 persen dari target 2023 lalu yakni 2.000 unit.

Sekretaris DPD REI Papua, Akbar Arif mengatakan, meski penjualan rumah di tahun 2023 tidak mencapai target 100 persen, tetapi pihaknya berharap untuk tahun 2024 ada penambahan sekitar 50 persen.

“Kami harap di tahun 2024 pemerintah menambah kuota hingga 50 persen, karena peminat rumah subsidi yang dibangun REI cukup tinggi, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Minggu (21/1) kemarin.

Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian di Papua yang diperkirakan tumbuh sebesar 3,50 hingga 4,50 persen pada 2023, dan 5,25 persen hingga 6,25 persen pada 2024 mendatang berdasarkan catatan Bank Indonesia.

Menurutnya, pembangunan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga posisi Oktober sebesar 80 persen atau 1.521 unit dari kuota sebanyak 2.000 unit.

“Kami juga berharap harga rumah subsidi naik sebesar 10 persen dari harga yang berlaku saat ini sebesar Rp 234 juta per unit, “ujarnya.

Menurutnya, meskipun saat ini tahun politik, hal itu tidak mempengaruhi penjualan properti, terutama perumahan. (ana/ary)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

23 minutes ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

1 hour ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

2 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

1 day ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

1 day ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

1 day ago