

Akbar Arif (foto: Yohana/Cepos)
JAYAPURA – Real Estate Indonesia (REI) Papua akui kuota rumah subsidi atau KPR untuk sementara telah ditutup.
Sekretaris DPD REI Papua, Akbar Arif menerangkan jika dilihat dari tahun lalu, penyediaan kuota rumah subsidi bagi MBR Masyarat Berpenghasilan Rendah MBR) masih dibuka bahkan ditambah hingga September 2023.
Hanya saja, sudah ditutup sejak Juli 2024 lalu. Dan khusus penyerapan kuota subsidi KPR sampai Juli 2024, Arif menyebut baru terealisasi 10.000 unit.
“Namun belum ada penambahan dari pemerintah pusat, tetapi langsung ditutup,” kata Arif kepada Cenderawasih Pos, Rabu (2/10) kemarin.
Diakuinya, realisasi KPR subsidi hingga Juni kurang lebih Rp10.000 di semua perbankan yang menyalurkan KPR. Sementara masih banyak MBR yang membutuhkan rumah subsidi tersebut.
“Untuk pembangunan rumah, kami para pengembangan atau developer selalu siap. Namun untuk penjualan kami menunggu kuota dari pusat, kemungkinan karena adanya pemerintahan baru jadi kuota subsidi ditutup, nanti setelah pemerintahan ini berjalan baru dibuka kembali, ” jelasnya.
Sementara itu, untuk harga rumah diakuinya selalu ada kenaikan, tetapi khusus di tahun 2024 ini, satu unit KPR subsidi Rp 240 juta, dengan ukuran yang sama yakni tipe 36.
“Harapan kami harus ada penambahan 5.000 unit lagi di tahun ini, untuk menjawab kebutuhan MBR, ” pungkasnya. (ana/fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…