

Theresia Naniek Widyaningsih (Foto DJP Papabrama)
JAYAPURA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) mencatat, hingga Desember 2024, realisasi penerimaan pajak untuk Regional Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah mencapai Rp 9.439,55 miliar.
Kanwil DJP Papabrama juga berhasil meraih hattrick dalam pencapaian penerimaan pajak, dengan berhasil mencapai target penerimaan selama tiga tahun berturut-turut pada 2022, 2023, dan 2024.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Theresia Naniek Widyaningsih, mengatakan penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak PPh Non Migas Rp 5.024,15 miliar (99,23% dari target), tumbuh 10,02%.
PPN dan PPnBM: Rp3.261,14 miliar (101,63% dari target), tumbuh 9,78%, PBB dan BPHTB senilai Rp1.097,81 miliar (101,84% dari target), tumbuh 0,05% dn pajak lainnya Rp56,44 miliar (105,49% dari target), mengalami kontraksi sebesar 1,49%.
“Faktor utama pendorong pertumbuhan penerimaan pajak adalah peningkatan PPh Pasal 21: dipengaruhi oleh kenaikan nominal gaji pegawai dan penerapan aturan Tarif Efektif Rata-rata (TER),”ungkapnya, dalam rilisnya yang diterima Cenderawasih Pos, Jumat (31/1).
Dijelaskan, pertumbuhan positif PPN Dalam Negeri didukung oleh peningkatan belanja pemerintah untuk barang dan jasa. Peningkatan PBB sektor perkebunan dan kehutanan, sektor pertambangan memberikan kontribusi setoran terbesar dalam penerimaan PBB.
Kontraksi PPh Pasal 25/29 disebabkan oleh penurunan setoran dari wajib pajak badan, terutama sektor industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, dan perbankan. (dil/fia).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…
Keputusan tersebut tidak datang begitu saja. Taufik diketahui sempat meminta saran kepada mantan atasannya, Dadang…