

Para pekerja tengah melakukan pengerjaan jalan di salah satu jembatan di SP7 pekan lalu. Sepanjang jalan mulai Kaptiau sampai Kabupaten Sarmi banyak ruas jalan yang harus diperbaiki. (WENNY FIRMANSYAH/CENDERAWASIH POS )
JAYAPURA– Kondisi jalan dari Kampung Sawesuma Kabupaten Jayapura menuju Kampung Kaptiau, Kabupaten Sarmi saat ini rusak berat. Kondisi jalan semakin rusak dikarenakan adanya adanya pembangunan BTN di daerah Sawesuma dimana banyak truk-truk besar membawa membawa material bahan bangunan sehingga memperparah kondisi jalan.
“Ruas jalan ini ada di perbatasan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, saya kemarin kesana dan menyaksikan langsung bahwa kondisi jalannya memang cukup parah. Tidak nyaman melintas di lokasi ini,” kata Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay, Rabu (30/8).
Iapun meminta pemerintah agar dapat memperbaiki jalan tersebut. Jika itu jalan provinsi maka Dinas PU Provinsi yang perlu turun tangan, namun jika menjadi bagian jalan nasional maka Kementerian PUPR yang perlu diingatkan.
“Ini agar daerah Kaptiau dapat berkembang mengingat daerah ini mempunyai potensi perikanan yang bagus. Distrik Bonggo dan Bonggo Timur mempunyai potensi perikanan, peternakan sapi, hasil hutan seperti kayu dan binatang buruan serta pertanian. Saya berharap ini bisa segera direspon, jangan seperti yang dulu, Kemiri – Depapre yang menunggu bertahun – tahun,” singgungnya.
Jhon juga menangkap aspirasi bahwa masyarakat mengeluhkan persoalan transportasi dan pasar mengingat dari Bonggo ke Sarmi harus ditempuh dengan jarak kurang lebih 140 Km, begitu juga jika harus ke Jayapura. “Bayangkan saja jika hasil pasar hanya tertahan di kampung karena tidak bisa dijual ke luar akibat jarak yang sangat jauh,” tutupnya.
Sementara untuk potensi di Distrik Bonggo dan Bonggo Timur Kabupaten Sarmi juga dikatakan cukup menjanjikan dimana ada potensi perikanan, peternakan sapi maupun hutan mangrove. Selain itu ada juga hasil hutan seperti kayu dan binatang buruan serta pertanian. Lalu hal menarik lainnya kata Jhon yang perlu dilihat pemerintah adalah perumahan. Ini karena dalam satu rumah dihuni oleh dua dan tiga keluarga.
“Banyak yang satu rumah tapi diisi dua keluarga dan ini tidak sehat,” tutupnya. (ade/wen)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…