Categories: BERITA UTAMA

Kelola Sektor Wisata, Adat Dorong Adanya Peraturan Kampung

   Abisai menjelaskan, hasil kesepakatan ketiga kampung adat ini siap mendukung Pemkot Jayapura untuk mengelola potensi sektor wisata yang ada. “Prinsipnya kita bagi hasil, Pemkot 20% sedangkan adat 80%, bagi hasil ini akan berlaku setelah Pemkot mulai garap,” tuturnya.

   ABR sapaan Wali Kota Jayapura itu berharap, komitmen ini tidak sebatas wacana belaka, namun perlu ada komitmen kedua pihak, baik pemerintah dalam melakukan pengembangan maupun masyarakat sebagai pemilik ulayat.

  “Saya pastikan Pemerintah hadir untuk mendukung pengembangan potensi di kampung-kampung salah satunya sektor wisata, khusus tiga kampung Skouw ini memiliki potensi wisata pantai yang menjanjikan, tinggal nanti perhatikan teknis pengelolaannya saja,” tandasnya.

  Abisai  menambahkan, pariwisata yang dikelola pemerintah memiliki banyak manfaat, baik bagi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Manfaat tersebut meliputi peningkatan pendapatan daerah atau kampung, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya dan alam, serta memwujudkan tempat wisata yang aman juga nyaman.

“Pengembangan pariwisata di kampung-kampung ini juga dapat mendorong pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas pendukung lainnya,” ungkapnya.

  “Selain itu pariwisata dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut khususnya di kampung-kampung,” tutupnya.(kim/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 TahunGuru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

7 hours ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

8 hours ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

9 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

2 days ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

2 days ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

2 days ago