Theo menegaskan dirinya tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak mengenai kasus tersebut. Ia meminta fakta di lapangan dibuktikan melalui investigasi independen sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui berdasarkan data dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sendiri belum tahu siapa melakukan penyanderaan itu. Yang saya lihat sampai saat ini adalah kedua belah pihak saling menuding. Sehingga memerlukan investigasi independen. Dari investigasi itu akan menentukan pelaku penyanderaan,” katanya. Theo menilai saling tuding antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata bukan persoalan baru di Papua.
“Soal saling tuding antara TNI dan TPNPB bukan hal yang baru terjadi di atas tanah Papua. Itu sesuatu hal yang lama, jadi kita mau percaya sepenuhnya itu agak susah dan masyarakat akan menjadi korban,” ungkapnya. Ia meminta TNI maupun TPNPB tidak menutup diri terhadap proses investigasi. Kedua pihak harus memberikan ruang bagi pihak independen untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Jila.
“Sikap saya TNI dan TPNPB harus legowo membuka diri untuk ada yang melakukan investigasi independen untuk membuktikan fakta sebenarnya,” tegas Theo. Theo juga menyoroti dugaan bahwa warga Papua menjadi korban penyanderaan oleh kelompok yang disebut berasal dari wilayah yang sama. Menurutnya, secara sosial dan budaya, masyarakat di wilayah pedalaman Papua umumnya saling mengenal. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dirinya mempertanyakan dugaan penyanderaan terhadap warga setempat, terutama perempuan.
“Belajar dari pengalaman, kalau dibilang orang Papua melakukan penyanderaan terhadap orang Papua itu tidak masuk akal, apalagi perempuan,” ujarnya.
Namun, Theo tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang datang ke Jila dan melakukan tindakan tersebut. Karena itu, menurutnya, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui investigasi dan tidak cukup hanya berdasarkan klaim masing-masing pihak.
Namun, Neeltje bukan sekadar anggota Paskibraka. Pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia…
Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi…
“Saat datang, Mendagri kasih waktu pengerjaan dua minggu dan paling lambat satu bulan. Namun…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, bersama Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua, Susana…
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada OPD yang menjalankan pelayanan publik secara langsung. “Program-program…
Anggota DPRK Kota Jayapura, Barend Bartolomeus Taniauw atau akrab disapa Barto, mendorong Pemerintah Kota Jayapura…