Categories: BERITA UTAMA

Pemprov Mulai Libur Hingga 7 April

JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan surat edaran (SE) penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO)  dari rumah (work from home/WFH) dan lokasi lain atau WFA (Work From Anywhere).

  Hal ini menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN pada instansi pemerintah di masa libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka dan Idul Fitri.

   Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan khusus di Papua sudah ada SE dari Menpan RB terkait WFO, WFH dan WFA. “Namun itu mungkin berlaku di Jawa untuk mengantisipasi kemacetan, cuman di sini (Papua) kan tidak macet,” ucap Ramses Limbong.

  “Pada 24 Maret hingga 27 Maret kita masuk seperti biasa, namun pada 28 Maret hingga 7 April kita libur bersama,” sambung Ramses.

  Sementara itu,  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, ada SE yang mengatur terkait libur dan cuti bersama, ada juga SE yang mengatur penyesuain pelaksanàan tugas menghadapi cuti Hari Raya sebagai mana SE Menpan nomor 2 Tahun 2025.

   Sedangkan disinggung kebijakan soal open house pejabat di tengah efisiensi anggaran, Jeri mengatakan regulasi khususnya belum ada, hanya ada edaran Gunernur Papua nomor 356/3275/SET tgl 19 Maret 2025 terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di Hari Raya.

  “Salah satu poinnya, selain dilarang menerima gratifikasi ada juga pelarangan penggunaan fasilitas pemerintah atau dinas untuk kepentingan pribadi pada moment Hari Raya,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (26/3).

   Jeri pun mengimbau ASN nantinya tidak menambah waktu libur, harus libur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Yulianto: Banyak Masalah Tanah Belum Tuntas

​Ia mencontohkan salah satu bentuk ketidakberesan pelayanan pertanahan yang tengah ia tangani, seperti permohonan pengembalian…

57 minutes ago

Hanya Bermodalkan Rp 500 Ribu, Makanan Basi Terdeteksi Lima Detik.

Dengan modal sekitar Rp 500 ribu, dua siswa kelas sembilan tersebut merancang alat yang dapat…

2 hours ago

Gara-gara Tanah Dulang, Seorang Pria Tewas Dikeroyok 

   Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…

3 hours ago

Perkuat Pengawasan Telur Anpu, Pemprov Siapkan  Surat Edaran Baru

Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…

4 hours ago

RDP Panja Pelayanan Publik Tak Dihadiri Pihak DLHK

   Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…

5 hours ago

Realisasi Fisik PUPR Papua Hampir 70 Persen

  Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…

6 hours ago