

SENTANI-Pelaksana Tugas Harian General Manager, AP1 Bandara Sentani, Antonius Widyo mengatakan, sampai saat ini Bandara Sentani masih beroperasi. Hanya saja, pembatasan layanan di bandara itu khusus untuk layanan pesawat penumpang.
“Bandara Internasional Sentani Jayapura hingga saat ini masih beroperasi dengan membatasi pelayanan. Jadi hanya pesawat kargo yang beroperasi sesuai dengan instruksi yang termuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua, tanggal 24 Maret 2020 yang dihadiri Forkompimda , Bupati Se-Provinsi Papua dan Para Stakeholder,” ungkap Antonius Widyo dalam press rilis yang diterima media ini di Sentani, Jumat (27/3).
Sehubungan dengan informasi pencabutan Notam oleh Kementrian Perhubungan, pihak AP1 Bandara Sentani, hanya menunggu arahan serta keputusan dari Kantor Otoritas Bandara Wilayah X Merauke. “Langkah tersebut diambil agar PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam hal Ini Bandara Sentani Jayapura tidak salah mengambil langkah,” tuturnya.
Lanjut dia, sejauh ini pihaknya memastikan operasional bandara Sentani tetap berjalan normal khusus operasional kargo. Adapun pesawat penumpang untuk sementara waktu belum bisa beroperasi.
“Kargo masih berjalan seperti biasa. Hal tersebut dimaksudkan agar pengguna jasa dapat tetap melakukan aktivitas khususnya yang berhubungan pengiriman barang melalui kargo. Karena itu merupakan langkah yang diharapkan oleh para stakeholder agar fungsi bandara sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah Papua tetap berjalan,” imbuhnya.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, Jumat (27/3) aktivitas di terminal penumpang bandara Sentani memang sama sekali tidak ada. Sejumlah ruang tunggu masih terlihat kosong. Aparat Polisi juga masih melakukan pengawasan rutin di area bandara tersebut sejak berlakunya keputusan Gubenur Papua itu. Sedangkan, di area terminal kargo aktivitas masih berjalan normal. “Untuk layanan kargo masih jalan seperti biasa
dan tidak ada hambatan,” jelasnya. (roy/nat)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…