

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM sedunia) Theo Hesegem
JAYAPURA-Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem juga mengaku belum tahu pasti kapan kedatangan mereka (Komisi HAM PBB). Namun menurutnya agenda kedatangan Komisi HAM PBB itu hal biasa karena desakan dunia.
“Saya belum tahu Komisi HAM PBB datangnya kapan, tapi saya yakin, kalau mereka datang pasti saya diundang,” kata Theo kepada Cenderawasih Pos.
Theo sendiri mengharapkan Komisi HAM PBB harus masuk ke Papua. Karena situasi HAM di Papua tidak hanya disuarakan oleh rakyat Papua sendiri melainkan sudah menjadi global dunia.
“Pemerintah Indonesia harus membuka diri mengundang, mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Papua untuk membuktikan situasi pelanggaran HAM di Papua. Jika pemerintah Indonesia tidak mengizinkan PBB masuk ke Papua, maka logika budaya orang gunung berarti ini ada masalah,” kata Theo.
Hanya saja kata Theo, Indonesia adalah negara resmi yang diakui oleh dunia lain. Untuk itu, kedatangan Komisi HAM PBB harus ada surat izin dari pemerintah Indonesia. Theo sendiri belum tahu apakah ada surat izin resmi dari pemerintah untuk mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Papua atau tidak.
Yang pasti menurut Theo, selama ini mereka mendesak pemerintah Indonesia harus mengizinkan komisi HAM PBB masuk ke Papua untuk membuktikan kebenaran pelanggaran HAM di Papua yang mengalami krisis kemanusiaan.
“Kita selalu desak bagian itu. Saya belum tahu apakah pemerintah sudah mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Indonesia atau belum. Jika tanpa surat izin dan PBB tetap masuk, itu menjadi masalah. Artinya, PBB bisa dipersoalkan oleh pemerintah Indonesia karena tidak ada surat izin masuk untuk melakukan pemantauan situasi HAM di Papua,” pungkasnya. (fia/nat)
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…