Biaya Rawat 11 Venue Bekas PON Rp 37 Miliar Per Tahun

JAYAPURA – Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua didukung 31 venue, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Dari 31 venue, 11 diantaranya akan menjadi tanggung jawab oleh Disorda Papua pada sisi pemeliharaan dan perawatan kedepan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua, Alexander Kapisa mengatakan, 11 venue tersebut diantaranya venue Hockey (indoor/outdoor), Cricket, Stadion Lukas Enembe, Istora, Akuatik, Menembak indoor, Sepatu Roda, GOR Cenderawasih, Stadion Mandala Jayapura dan Arena Dayung.
“Dari 31 venue yang kemarin digunakan saat pelaksanaan PON, ada yang dibangun oleh APBN dan APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Dan venue yang dihibahkan kepada kami dari APBN itu menjadi tanggung jawab kami kelola, sehingga total venue yang akan kita kelola di bawah Disorda itu ada 11 venue,” ungkap Alex sapaan akrabnya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (22/12).
Kata Alex, beberapa venue PON juga dihibahkan kepada pihak TNI/Polri dan pihak gereja sebagai pemilik aset. Seperti venue Rugby, Baseball, Softball dan Menembak Outdoor yang berada di atas tanah Auri. Kemudian venue Voli indoor dan pasir yang ada di atas tanah Polda Papua. Dan GOR GIDI yang menjadi aset GIDI dan beberapa venue lainnya.
Kemudian dari sisi perawatan untuk venue yang dihibahkan oleh Pemerintah Papua, kini telah menjadi tanggung jawab pihak penerima akhir atau pemilik aset.
Sementara untuk biaya perawatan 11 venue yang menjadi tanggung jawab Disorda Papua membutuhkan anggaran senilai Rp 37 miliar dalam setahun.
“Tahun lalu kita sudah melakukan perhitungan dan besar biaya pemeliharaan dan perawatan itu totalnya mencapai kurang lebih Rp 37 miliar per tahun terhadap 11 venue ini,” ujar Alex.
Alex juga membeberkan, bahwa mereka cukup diuntungkan beberapa venue dihibahkan kepada pihak TNI/Polri dan yayasan gereja. Pasalnya, jika tidak, Disorda harus mengeluarkan dana sekitar Rp 95 miliar dalam setahun.
“Bayangkan kalau 22 venue itu kita kelola, kita membutuhkan dana sekitar Rp 95 miliar dan kita bersyukur dengan strategi konsepsi kita bangun di lahan orang dan kita hibahkan untuk membantu kita,” pungkas Alex.
Kemudian soal mekanisme perawatan, Alex mengaku bahwa dalam satu tahun depan mereka akan melakukan perawatan dan pemeliharaan melalui UPTD yang ada di bawah naungan Disorda. Setelahnya, mereka akan menggunakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Satu tahun kedepan kita jalan dengan UPTD dulu, selanjutnya lewat BUMD, kita berharap ketika dikelola oleh BUMD dari sisi partisipasi pembiayaan dari pemerintah itu akan mengecil, karena sudah dikelola oleh BUMD dalam hal ini konteksnya lebih kepada aspek komersial atau profit,” pungkas Alex. (eri/gin).