Categories: BERITA UTAMA

Terbukti Lakukan Pungutan, Kepsek Terancam Dicopot

JAYAPURA- Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah yang terbukti melakukan pungutan kepada orang tua murid, khususnya terkait biaya seragam dan perlengkapan sekolah yang telah diatur dalam edaran Pemerintah Kota Jayapura untuk tidak dibebankan kepada masyarakat.

   Pernyataan tersebut disampaikan Abisai Rollo setelah menerima langsung laporan dari seorang orang tua murid saat melakukan kunjungan ke wilayah Angkasa Pura, Distrik Jayapura Utara, Rabu (24/6) sore.

  Dalam kesempatan itu, warga tersebut menyerahkan sebuah kuitansi sebagai bukti pembayaran sejumlah item yang dipungut sekolah dasar di  Angkasa Pura, Distrik Jayapura Utara. Orang tua murid tersebut mempertanyakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Jayapura terkait penerimaan murid baru dan pengadaan seragam sekolah yang sebelumnya telah diumumkan untuk meringankan beban masyarakat.

   Namun, dalam praktiknya, sekolah masih melakukan penarikan biaya untuk seragam sekolah, seragam olahraga, atribut, dan beberapa kebutuhan lainnya. Melihat bukti kuitansi tersebut, Abisai mengaku terkejut dan sangat menyayangkan masih adanya sekolah yang diduga tidak mematuhi edaran pemerintah daerah.

   “Saya kaget melihat kuitansi ini. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk membantu dan meringankan beban orang tua murid, tetapi masih ada sekolah yang melakukan pungutan. Ini harus ditelusuri dan dievaluasi,” tegas Abisai.

   Ia langsung memerintahkan Dinas Pendidikan Kota Jayapura untuk segera memanggil kepala sekolah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab guna menjelaskan dasar serta alasan dilakukannya pungutan tersebut.

   Menurut Abisai, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh. Jika terbukti melanggar, maka sanksi tegas akan diberikan, termasuk kemungkinan pencopotan kepala sekolah dan tindakan terhadap pihak lain yang terlibat.

   “Edaran wali kota ini sudah berlaku sejak lama. Kalau ada oknum sekolah yang tidak menjalankannya, maka harus diberikan sanksi tegas. Jika terbukti melanggar, kepala sekolah bisa diganti, termasuk guru atau pihak lain yang terlibat dalam pungutan tersebut,” ujarnya.

  Wali Kota menegaskan bahwa langkah tegas tersebut tidak hanya berlaku bagi SD tersebut, tetapi juga untuk seluruh sekolah di Kota Jayapura. Apabila ditemukan praktik serupa, Pemerintah Kota Jayapura tidak akan segan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.

  Abisai menilai pungutan tersebut bertentangan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Jayapura yang berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

   Dalam kuitansi yang diterima, tercantum sejumlah item seperti seragam sekolah dan atribut lainnya dengan total biaya mencapai sekitar Rp500 ribu. “Itu bukan angka yang kecil. Bagi banyak orang tua murid, terutama yang ekonominya terbatas, Rp500 ribu merupakan jumlah yang cukup besar dan sangat membebani. Karena itu saya minta pungutan ini segera dihentikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dan penyelidikan dari Dinas Pendidikan,” tegasnya.

   Berdasarkan kwitansi dari orang tua murid tersebut, dengan rincian biaya yang diterima Wali Kota Jayapura, terdapat lima item yang dibebankan kepada orang tua murid dengan total mencapai Rp500.000. Rinciannya meliputi baju batik sebesar Rp170.000, baju kaos olahraga Rp200.000, topi Rp40.000, dasi Rp30.000, serta atribut sekolah sebesar Rp60.000.

   Pemerintah Kota Jayapura berharap seluruh satuan pendidikan dapat mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan demi memastikan akses pendidikan yang lebih ringan dan berpihak kepada masyarakat.(kim/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Juna Cepos

Recent Posts

Wali Kota: Awasi Pembangunan di Kawasan Rawan Bencana!

  Perhatian tersebut terutama menyangkut aktivitas pembangunan di kawasan yang memiliki potensi rawan bencana, seperti…

9 hours ago

Jangan Biarkan Warga Sipil Jadi Korban Konflik

  Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) memberikan perhatian serius terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan…

9 hours ago

Layanan Publik Harus Tepat Waktu dan Bebas Pungli

   Abisai menegaskan, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten sesuai standar dan waktu yang…

13 hours ago

Pemprov Bentuk Tim Aset Untuk Tangani Sengketa Tanah

  Gubernur Papua, Matius Fakhiri mengatakan, pembentukan tim dilakukan untuk memastikan kejelasan status dan riwayat…

13 hours ago

Perkuat Tata Kelola Daerah, Pemprov Bentuk Tiga OPD Baru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membentuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sebagai bagian dari upaya…

20 hours ago

Tiga Ruangan Baru di RSUD Wamena Diresmikan

Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meresmikan 3 ruangan yang…

21 hours ago