Anggota MRP Papua Selatan Katerina Yaas mengatakan, PSN telah berjalan 2 tahun dan sejak awal pihaknya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke tetapi menurutnya, pemerintah mengabaikan suara-suara masyarakat lewat Majelis Rakyat Papua.
Menurut dia, kejadian 6 November lalu sangat disayangkan. Padahal diketahui bersamaa bersama bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke dalam hal ini bupati dan Gubernur Papua Selatan sudah berapa kali turun di Salamepe dan Nakias.
Hal yang sama disampaikan anggota DPRP Papua Selatan Afirmasi Victoria Gebze menilai penyerobotan yang dilakukan oleh perusahaan PT Johnlin atas sasi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebagai sebuah persaolan yang serius.
‘’Kami melihat bahwa ini persoalan yang serius, persoalan yang serius untuk tidak boleh terjadi insiden dan jangan berlarut-larut. Itu tidak boleh terjadi apalagi nantinya ada sampai korban jiwa,’’ tandasnya.(ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Penangguhan ini memicu kekhawatiran atas keberlangsungan distribusi nutrisi bagi masyarakat di wilayah tersebut. Krisis operasional…
Bisakah Persipura menjawab dahaga publik yang sudah empat tahun menunggu agar bisa tampil di kancah…
Meski sebagai tim tamu, Ade merasa anak asuhnya tak gentar sama sekali. Ia mengaku pemainnya…
Perjalanan karier Asker Nazhafaliev di sepak bola profesional terbilang relatif singkat dan tidak diwarnai nilai…
Ketua panitia penyelenggara pertandingan Persipura Jayapura, Alberto Itaar, mengatakan bahwa pertandingan play-off promosi Persipura versus…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memfasilitasi nonton bareng (nobar) pertandingan Persipura Jayapura melawan Adhyaksa FC pada…