Anggota MRP Papua Selatan Katerina Yaas mengatakan, PSN telah berjalan 2 tahun dan sejak awal pihaknya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke tetapi menurutnya, pemerintah mengabaikan suara-suara masyarakat lewat Majelis Rakyat Papua.
Menurut dia, kejadian 6 November lalu sangat disayangkan. Padahal diketahui bersamaa bersama bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke dalam hal ini bupati dan Gubernur Papua Selatan sudah berapa kali turun di Salamepe dan Nakias.
Hal yang sama disampaikan anggota DPRP Papua Selatan Afirmasi Victoria Gebze menilai penyerobotan yang dilakukan oleh perusahaan PT Johnlin atas sasi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebagai sebuah persaolan yang serius.
‘’Kami melihat bahwa ini persoalan yang serius, persoalan yang serius untuk tidak boleh terjadi insiden dan jangan berlarut-larut. Itu tidak boleh terjadi apalagi nantinya ada sampai korban jiwa,’’ tandasnya.(ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Upaya penyelundupan barang terlarang, terutama Narkotika jenis ganja sebelumnya marak diungkap saat diselundupkan lewat jalur…
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken kepada wartawan di Merauke menyebut, jumlah tenaga…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menjelaskan bahwa saat hujan deras turun bersamaan dengan pasangnya…
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mewajibkan platform seperti…
Tersangka pertama berinisial MM (23) yang diamankan di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua, Distrik Jayapura…
Kisah itu kini menjadi perbincangan luas di masyarakat. Banyak yang merasa kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan…