Anggota MRP Papua Selatan Katerina Yaas mengatakan, PSN telah berjalan 2 tahun dan sejak awal pihaknya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke tetapi menurutnya, pemerintah mengabaikan suara-suara masyarakat lewat Majelis Rakyat Papua.
Menurut dia, kejadian 6 November lalu sangat disayangkan. Padahal diketahui bersamaa bersama bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke dalam hal ini bupati dan Gubernur Papua Selatan sudah berapa kali turun di Salamepe dan Nakias.
Hal yang sama disampaikan anggota DPRP Papua Selatan Afirmasi Victoria Gebze menilai penyerobotan yang dilakukan oleh perusahaan PT Johnlin atas sasi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebagai sebuah persaolan yang serius.
‘’Kami melihat bahwa ini persoalan yang serius, persoalan yang serius untuk tidak boleh terjadi insiden dan jangan berlarut-larut. Itu tidak boleh terjadi apalagi nantinya ada sampai korban jiwa,’’ tandasnya.(ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kepala Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua, Aser Rouw mengatakan, salah satu pendekatan…
Kemenangan ini diraih pada pertandingan keempat, setelah pada tiga laga sebelumnya Persipura selalu gagal mengamankan…
Pria yang akrab disapa BTM tersebut menilai raihan tiga poin ini menjadi sinyal positif bagi…
Banjir juga kembali merendam kawasan belakang Pasar Youtefa, Kota Jayapura, setelah hujan mengguyur sejak…
Dari sejumlah persoalan yang dihadai Uncen, masalah yang terjadi di lingkungan Fakultas Kedokteran Uncen ini…
Pihaknya menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa secara tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata…