Anggota MRP Papua Selatan Katerina Yaas mengatakan, PSN telah berjalan 2 tahun dan sejak awal pihaknya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke tetapi menurutnya, pemerintah mengabaikan suara-suara masyarakat lewat Majelis Rakyat Papua.
Menurut dia, kejadian 6 November lalu sangat disayangkan. Padahal diketahui bersamaa bersama bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke dalam hal ini bupati dan Gubernur Papua Selatan sudah berapa kali turun di Salamepe dan Nakias.
Hal yang sama disampaikan anggota DPRP Papua Selatan Afirmasi Victoria Gebze menilai penyerobotan yang dilakukan oleh perusahaan PT Johnlin atas sasi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat adat sebagai sebuah persaolan yang serius.
‘’Kami melihat bahwa ini persoalan yang serius, persoalan yang serius untuk tidak boleh terjadi insiden dan jangan berlarut-larut. Itu tidak boleh terjadi apalagi nantinya ada sampai korban jiwa,’’ tandasnya.(ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Di tengah semangat memperingati kemerdekaan, seluruh peserta upacara diajak mengheningkan cipta dan berdoa bagi…
Plt Sekda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP menyatakan Otsus Papua merupakan instrumen penting dalam…
Abisai mengatakan, rekapitulasi absensi tersebut menjadi penting untuk mengetahui tingkat kehadiran jajaran pemerintah dalam…
Menurut Yunus, proses penyediaan makanan untuk program MBG tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Mulai dari…
Abisai Rollo mengajak seluruh masyarakat Kota Jayapura menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai…
Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang berkaitan dengan infeksi…