“Kemiskinan tertinggi masyarakat Papua ada di kampung artinya itu orang Papua. Sementara di pesisir atau di kota pasti banyak masyarakat pendatang (Non Oap),” ucap sang Profesor.
Ia mengatakan hal ini mengingat konsentrasi masyarakat asli Papua pada umumnya terdapat di kampung dan angka kemiskinan dan lainnya juga ada di kampung. Kondisi ini menurutnya menjadi pertanyaan, kenapa hal ini terjadi?. Untuk itu ia berharap kedepan, jika pemerintah ingin memperbaiki, lakukan pembangunan mulai dari kampung.
“Kalau bisa program ini (Otsus) harus didesain lagi, mulai dari kampung. Karena konsentrasi masyarakat ada di kampung. Jadi harus mulai dari kampung, kemudian di kota,” terangngnya.
Ditempat yang mantan Menteri Lingkungan Hidup era Pemerintahan SBY itu blak-blakan mempertanyakan, apakah kedepan pelaksanaan Otsus itu akan bejan dengan baik atau malah justru sebaliknya?.
Dengan begitu Prof Kambuaya mengatakan dirinya mengkonsenpkan ‘Sistem Kesatuan Ekonomi di wilayah Papua’. Dengan begitu enam provinsi di Tanah Papua ini tergabung dalam konsep satu kesatuan ekonomi. Sehingga tidak adalagi daerah-daerah yang tertinggal.
“Papua ini tidak merata dari sisi ekonomi, ada wilayah yang yang kaya, ada juga yang tidak kaya. Jadi musti tergabung dalam satu kesatuan ekonomi. Meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu dalam pembangunan ekonomi, saling membantu,” jelas Prof Kambuaya.
Besar harapan profesor dukungan kuat dari pemerintah dan komitmen dari semua pihak untuk membangun Papua yang lebih maju dan kuat dari sisi ekonomi. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Juru bicara (Jubir) PN Jayapura, Rahmat Selang, S.H., M.H mengatakan pada sidang pertama kali digelar,…
Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura mencatat penanganan tujuh kasus narkotika sepanjang Januari hingga Maret 2026.…
Menurutnya, dalam periode tersebut terjadi penurunan jumlah warga sebanyak 3.425 orang. Di sisi lain, terdapat…
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua menyebut 128 produk usaha mikro, kecil, dan menengah…
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua terus memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil,…
Ahli waris tanah adat Emmaleuw Bhelle, Daud Felle, menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan aparat yang membuka…