“Kemiskinan tertinggi masyarakat Papua ada di kampung artinya itu orang Papua. Sementara di pesisir atau di kota pasti banyak masyarakat pendatang (Non Oap),” ucap sang Profesor.
Ia mengatakan hal ini mengingat konsentrasi masyarakat asli Papua pada umumnya terdapat di kampung dan angka kemiskinan dan lainnya juga ada di kampung. Kondisi ini menurutnya menjadi pertanyaan, kenapa hal ini terjadi?. Untuk itu ia berharap kedepan, jika pemerintah ingin memperbaiki, lakukan pembangunan mulai dari kampung.
“Kalau bisa program ini (Otsus) harus didesain lagi, mulai dari kampung. Karena konsentrasi masyarakat ada di kampung. Jadi harus mulai dari kampung, kemudian di kota,” terangngnya.
Ditempat yang mantan Menteri Lingkungan Hidup era Pemerintahan SBY itu blak-blakan mempertanyakan, apakah kedepan pelaksanaan Otsus itu akan bejan dengan baik atau malah justru sebaliknya?.
Dengan begitu Prof Kambuaya mengatakan dirinya mengkonsenpkan ‘Sistem Kesatuan Ekonomi di wilayah Papua’. Dengan begitu enam provinsi di Tanah Papua ini tergabung dalam konsep satu kesatuan ekonomi. Sehingga tidak adalagi daerah-daerah yang tertinggal.
“Papua ini tidak merata dari sisi ekonomi, ada wilayah yang yang kaya, ada juga yang tidak kaya. Jadi musti tergabung dalam satu kesatuan ekonomi. Meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu dalam pembangunan ekonomi, saling membantu,” jelas Prof Kambuaya.
Besar harapan profesor dukungan kuat dari pemerintah dan komitmen dari semua pihak untuk membangun Papua yang lebih maju dan kuat dari sisi ekonomi. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, dikonfirmasi menjelaskan, peristiwa bermula ketika seorang pria diduga melakukan…
Pemandangan elok pesisir Pantai Hamadi, Kota Jayapura, kini tertutup oleh fenomena material laut dan limbah…
Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L. Rumbiak, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Provinsi…
Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurab, menilai materi sosialisasi Perda RTRW yang…
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, menyambut baik dibukanya ruang sosialisasi perdana…
Hingga 21 Juli 2026, realisasi penerimaan retribusi sampah rumah tangga di Kota Jayapura baru…