Categories: BERITA UTAMA

Polisi Harus Berani

Satu Bulan Kasus Pelemparan Molotof Belum Tertungkap

JAYAPURA – Telah satu bulan lebih lamanya Kasus yang menimpa kantor Redaksi Jujur Bicara (Jubi) pada 16 Oktober 2024 lalu hingga saat ini belum mengetahui siapa pelakunya. Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua, Frits Ramandey kembali buka suara.

Frits mengatakan teror bom yang terjadi di kantor Jubi satu bulan yang lalu merupakan sebuah ancaman bagi kebebasan pers dan juga mengancam pemilihan kepala daerah (Pilkada) damai di tanah Papua.

“Teror bom yang terjadi di Kantor Jubi itu ancaman untuk Pemilukada damai,” kata Frits dalam kegiatan forum diskusi Kebebasan pers dalam Pilkada Serentak 2024 di Kantor Jubi, Kamis (21/11).

Karena itu kata Frits, sebagai Komnas HAM pihaknya punya berkepentingan untuk mengedukasi kepada publik terkait dengan Pemilukada yang damai. Menurutnya menjelang hari H potensi gangguan pemilihan kepala daerah masih akan terus terjadi.

Dalam konteks bom molotov yang terjadi di kantor Jubi kepala Komnas HAM itu mengatakan perbuatan tersebut adalah  perbuatan yang mengancam atas rasa aman bagi semua orang terutama jurnalis. “Jadi bukan soal berapa daya ledaknya tetapi motifnya terorisme, gerakan teror,” ujarnya.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

Sekolah Yayasan Buka Lebih Awal, SPMB Diharap Transparan dan Objektif

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Jayapura merupakan salah satu sekolah yang menyatakan kesiapannya untuk…

1 hour ago

Ubah Mindset, Pemuda Papua Jangan Hanya Jadi Penonton

Seruan bagi para pemuda Papua meningkatkan kapasitas dan terus berfikir positif serta tetap optimis dengan…

17 hours ago

Nasib RD di Persipura Belum Jelas

Kursi pelatih kepala Persipura Jayapura hingga saat ini belum jelas, alias masih lowong. Tim berjuluk…

23 hours ago

Gubernur Singgung Soal Benalu yang Ambil Keuntungan

Fakhiri menyatakan mengetahui soal "permainan lama" tersebut. “Barang itu saya tahu, gubernur-gubernur terdahulu kan membuat…

24 hours ago

Pengawasan BBM Diperketat Usai Kenaikan Harga Pertamax

Pemerintah Provinsi Papua akan memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul penyesuaian harga BBM…

1 day ago

MRP Minta Kewenangan Pengelolaan SDA Jangan Semua Oleh Pusat

Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut amanat Pasal 20 ayat (1)…

1 day ago