

Puluhan sovenir Mahkota Cenderawasih hasil patroli tim gabungan yang disita untuk selanjutnya dimusnahkan saat ditampilkan ke wartawan di Kantor BBKSDA Papua, Senin (2010) (foto:JIMI CEPOS)
JAYAPURA – Niatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua untuk lebih terbuka ke publik terkait hasil atau capaian patroli dan razia yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir justru menimbulkan protes. Dari acara pemusnahan barang bukti dengan cara membakar malah memantik kemarahan warga.
Pasalnya barang bukti yang dimusnahkan salah satunya adalah Mahkota Cenderawasih. Mahkota yang dianggap sakral karena hanya boleh digunakan oleh seorang ondoafi sebagai tanda kebesarannya itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Ini yang diprotes warga. “Ini sudah kelewatan, kenapa harus dibakar? Itu dipakai untuk acara adat kenapa harus dibakar?,” tulis seorang netizen bernama Napi Mambrasar.
Ia juga menyinggung keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP). “MRP tidur ka?,” tanyanya. Ada juga yang meminta pihak adat untuk menegur pimpinan BBKSDA.
“Tolong tokoh-tokoh adat tegas pimpinan BBKSDA,” sambung pemilik akun, Ayemi. Namun tak sedikit yang menyarankan seharusnya mahkota cenderawasih itu tidak dibakar melainkan disimpan di taman budaya atau di museum.
Bisa juga dimasukkan ke dalam etalase kaca agar tetap bisa dilihat bahwa benda tersebut hasil sitaan. Lainnya ada yang menulis bahwa barang atau asesoris yang terbuat dari satwa dilindungi harus dibakar untuk memastikan pemusnahan total dan menghilangkan nilai ekonomi bagi pelaku perdagangan ilegal. Praktik ini dianggap penting untuk mengirimkan pesan bahwa perburuan dan perdagangan satwa dilindungi adalah kejahatan serius.
Page: 1 2
Di tengah usia yang semakin senja, pertemuan itu berlangsung sederhana. Para veteran saling menyapa,…
Menurut Axel, berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kegiatan Rakernis bersama Densus 88 AT Polri, terdapat…
Setelah hampir empat bulan terhenti akibat pemalangan sekolah, aktivitas belajar mengajar di SD Inpres Kampung…
Ketua Fraksi Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua, Willem Zaman Bonai, menegaskan bahwa masyarakat adat…
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W. A. Maclarimboen melalui Kasat Resnarkoba Polresta Jayapura…
Sebelas SPPG yang disuspend karena persoalan IPAL berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten…