

Kodim 1701/Jayapura Inf. Henry Widodo saat menjelaskan pelaksanaan MBG di Wilayah Kerjanya, Sabtu (17/4). (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan di sejumlah wilayah di Provinsi Papua, diantaranya Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Meski masih dalam tahap uji coba, implementasi program ini sudah mulai diterapkan dibeberapa sekolah di dua wilayah tersebut.
Komando Distrik Militer (Kodim) 1701/Jayapura Letkol Inf Hendry Widodo, mengungkapkan bahwa di Kota Jayapura, pengelolaan program MBG saat ini masih ditangani oleh satu pengelola, yakni restoran 58 Hauze. Restoran ini melayani sekolah-sekolah di wilayah Distrik Abepura, mulai dari tingkat SD hingga SMA, dengan total penyediaan makanan sebanyak 1.300 porsi per hari.
“Sekarang ini 58 Hauze hanya menyasar sekolah-sekolah dasar (SD) terdekat dengan total 1.300 siswa per hari. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan jumlah ini akan bertambah, karena akan menyasar hingga SMA,” jelas Hendry Widodo di Jayapura, Kamis (20/4).
Kodim 1701/Jayapura saat ini juga tengah mendorong keterlibatan para pengusaha lokal untuk ikut serta menjadi pengelola program MBG. Dimana dalam wilayah kerja Kodim, dibutuhkan puluhan operator dapur guna mendukung kelancaran program tersebut.
“Rencana dalam waktu dekat ada dua pengelolah yang mulai melaksanakan, salah satunya di Ale Ale Padang Bulan, Distrik Heram,” bebernya.
Hendry menjelaskan, pelaksanaan program MBG telah diatur secara sistematis. Para pengusaha yang ingin menjadi pengelola dapat mendaftarkan perusahaannya melalui yayasan yang telah ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program dari pemerintah pusat.
“Kenapa harus melalui yayasan. Karena ini uang negara. Dengan mendaftar melalui yayasan, maka pengelolanya tidak terkena pajak,” terangnya.
Page: 1 2
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…