Menteri Pigai Jangan Bangga, Banyak Kasus HAM Papua Tak Tuntas

JAYAPURA – Indonesia diketahui telah resmi menjadi nakhoda Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penetapan Indonesia menjadi presiden Dewan HAM PBB ini dilakukan pada, 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss. Terpilihnya Indonesia menjadi presiden dewan HAM PBB tidak lepas dari kerja keras sang Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai.

Kepada wartawan di Universitas Cenderawasih (Uncen) pada, Senin (20/1/2026) pria yang akrab disapa Pigai itu mengatakan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi orang nomor satu di dunia internasional dibidang HAM. Dengan percaya diri, Pigai menyebutkan bahwa presiden dewan HAM PBB yang dipercayakan kepada Indonesia itu merupakan suatu penghargaan dan kehormatan besar stas perjuangan pihaknya dalam membela HAM selama ini.

“Ini adalah prestasi yang luar biasa. Kita sudah rebut kursi dewan HAM PBB. Di dunia internasional kita suda menjadi orang nomor satu dalam dunia HAM. Di dalam negeri kamu mau perubahan nggak?, disana (internasional) kita sudah bagus ini,” kata Pigai.

Menurutnya semua pihak dapat merubah bangsa ini tanpa terkecuali. Asalkan dengan martabat kemanusiaan. Sebutnya yang menghadirkan ketidakadilan di dalam negeri ini adalah jutaan penduduk Indonesia.

Karena itu Pigai mengatakan untuk mengurangi ataupun meniadakan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri terutama di Papua harus dimulai dari dalam diri sendiri, apakah ingin merubah?. “Mau nggak sekarang kita rubah?, wibawa kita di dunia internasional sudah baik. Seharusnya di dalam negeri juga harus ada perubahan. Jadi kalau mau mengerem, mau meniadakan, mengurangi pelanggaran-pelanggaran maka, kembali kepada diri kita sendiri, kita mau merubah nggak?,” jelas Pigai.

Sebagai menteri HAM, Pigai mengaku dirinya hanya bisa membuat regulasi dan aturan-aturan. Selain itu pihaknya juga hanya bisa melakukan sosialisasi, penyuluhan hingga membuat pusat studi HAM. Akan tetapi, program tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila rakyat tidak berubah.

Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus melakukan perubahan secara masif didalam negeri, agar Indonesia selalu dikenang dunia internasional akan perlindungan hak asasi manusia. Karena itu pihaknya terus menghadirkan program-program yang membangunkan peradaban dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat terutama mahasiswa.