

Markus O Mansnembra ( foto:weny firmansyah/cenderawasih Pos)
Pemkab Sarmi Pastikan Tak Ada Anak Sarmi yang Terlantar di Luar Negeri
JAYAPURA– Dalam dua pekan terakhir persoalan beasiswa mahasiswa papua dalam hal ini program Siswa Unggul Papua (SUP) menjadi perbincangan hangat dimana-mana, pasalnya jika tak dibayar dikhawatirkan ratusan anak-anak Papua yang menempuh studi di luar negeri dan di dalam negeri terancam drop out alias dikeluarkan.
Beruntung anak-anak Sarmi yang menempuh studi di luar negeri tak mengalami kendala apapun, artinya Pemkab Sarmi memastikan 30-an mahasiswa Sarmi yang kuliah di luar negeri tak berimbas.
Hal tersebut diungkapkan Pj Bupati Sarmi Markus O Mansnembra menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos Jumat ( 19/1) kemarin.
Menurutnya, sejak menjabat pihaknya berkomitmen untuk mendukung anak-anak Sarmi yang kuliah di luar negeri. Tahun 2022 lalu pihaknya mentransfer sejumlah uang yang menjadi hal anak-anak. “Begitupun dengan tahun 2023 lalu dengan kondisi yang ada kami sudah menganggarkan dan mentransfer untuk mendukung anak-anak Sarmi di luar negeri tidak terlantar, sejauh ini tidak ada keluhan dari mereka baik di luar negeri maupun di dalam negeri,” Ungkapnya.
Tentang jumlah mahasiswa dari kabupaten atau kota yang lebih banyak hal tersebut perlu duduk bersama dengan provinsi untuk membahasnya.
Namun hal yang paling prinsip bagi pihaknya adalah dirinya memahami kondisi yang ada dimana Pj Bupati Sarmi memahami kondisi yang ada di provinsi Papua karena dana otsus sebagai pembagi, tapi seiring berjalan waktu prosentase dana otsus sudah berada di kabupaten/kota oleh sebab itu kewajiban kita di daerah untuk menyelesaikannya, membiayai dari dana otsus bukan dilempar lagi ke provinsi. “Nah itulah yang perlu duduk bersama-sama menyelesaikannya,” kata Mansnembra. (wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung…
Menurut Rocky, polemik pendidikan Gibran tidak bisa dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, sikap negarawan…
Beberapa poin yang dipersoalkan oleh pelapor terdiri atas proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023…
Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…
Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…