Categories: BERITA UTAMA

Pelajaran dari Pati: Pejabat Jangan Lupa, Rakyat Pemilik Kedaulatan

JAYAPURA – Pengamat dan akademisi mengatakan demo besar yang dilakukan warga Pati, Jawa Tengah, pada 13 Agustus 2025 lalu berpotensi memicu meluasnya konflik sosial. Hal ini membuktikan bahwa rakyat memiliki kekuatan politik yang sah untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.

Pengamat sekaligus Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebut peristiwa unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di Kabupaten Pati bermula dari rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% yang sehingga memicu kemarahan dari masyarakat luas.

Massa aksi menuntut pembatalan kebijakan dan pengunduran diri Bupati Sudewo yang berujung pada terjadinya kericuhan, perusakan fasilitas, pembakaran kendaraan dinas, dan puluhan korban luka. Meski tekanan massa begitu kuat, namun sesuai mekanisme demokrasi di Indonesia tidak memungkinkan pemberhentian kepala daerah secara langsung hanya karena desakan publik.

“Prosesnya tetap harus mengikuti ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang melarang kepala daerah membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat,” jelas Lily kepada Cenderawasih Pos dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/8).

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Polisi Siap Tindak Tegas Kasus Intimidasi Sopir Taksi Bandara

Polres Jayapura memastikan akan menindak tegas setiap kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oknum sopir taksi…

34 minutes ago

DPRK Jayapura Minta Pemerintah Tindaklanjuti 35 Rekomendasi

Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan DPRK Kabupaten Jayapura telah menyerahkan sebanyak 35 rekomendasi…

2 hours ago

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

3 hours ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

4 hours ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

5 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

1 day ago