

Konferensi pers Ikatan Pilot Indonesia, terkait keamanan penerbangan sipil di Papua, Sabtu (18/3) lalu. (FOTO: Yohana/Cepos)
JAYAPURA – Dengan kondisi penerbangan Papua yang memprihatinkan, khususnya daerah-daerah rawan maka aktivitas penerbangan pun harus dihentikan sampai ada kondisi keamanan membaik.
Mengingat sebagaian besar daerah di pegunungan Papua sangat bergantung pada penerbangan, dengan dihentikannya penerbangan akan berdampak pada gejolak ekonomi.
Ketua Ikatan Pilot Indonesia (IPI) Capt Rama Noya menjelaskan
, secara otomatis akan terjadi krisis bapok dan kebutuhan lainnya, karena dihentikan penerangan kedaerah-daerah yang dianggap rawan.
“Dengan berhentinya pesawat mengangkut barang ke daerah tersebut maka gejolak kenaikan harga dan krisis bapok akan terlihat, meski kami tidak memprediksi tentang inflasi tetapi secara signifikan ini akan memicu inflasi, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (18/3) lalu.
Dengan demikian Ikatan Pilot Indonesia, menghimbau semua pihak serta masyarakat di Papua untuk menjaga dan melindungi penerbangan sipil di Papua, demi kemajuan penerbangan nasional di Papua.
“Sesuai UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, khususnya keamanan penerangan, memohon kepada Pemerintah Indonesia untuk menjalankan amanat Keamanan Penerbangan Indonesia khususnya di Papua, ” katanya .
Lanjutnya, Sesuai dengan CASR 135.555 dan UU penerbangan Rai pasal 55, maka Ikatan Pilot Indonesia mendukung keputusan yang diambil para pilot in Command jika mengingat ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa dan barang yang diangkut.
“Dengan Rekomendasi IPI terkait Implementasi keamanan penerbangan di Papua tahun 2022, Ikatan Pilot Indonesia mendorong Pemerintah Indonesia mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat pengamanan di area bandara udara lapangan terbang dan Airstrip di Papua, ” Pungkasnya. (ana)
Ia juga dikaitkan dengan blackout disejumlah provinsi di Indonesia. Sontak publik ikut dibuat kaget karena…
Menurut Prabowo, seluruh pejabat negara pada hakikatnya adalah pelayan rakyat. Karena itu, mereka tidak boleh…
Anggota DPR Papua jalur Pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) Daerah Pengangkatan Kabupaten Biak Numfor, Musa Sombuk,…
Dalam persidangan perkara Nomor 9/G/LH/2026/PTUN Jayapura ini, tim kuasa hukum masyarakat adat menghadirkan tiga orang…
Dialah Mama Emma Awinero-Tjoe. Di atas bangku panjang kayu yang menjadi saksi bisu jejak pengabdiannya,…
Ia memerintahkan seluruh Gubernur, Bupati, Camat, Hingga Kepala Desa untuk memeriksa seluruh dapur Satuan Pelayanan…