Namun Deli tak semata-mata menerima keluhan warga tersebut, pihaknya harus memastikan masalah Bansos itu kepada pemerintah.
Hanya saja pihak tetap memberikan perhatian serius atas masalah tersebut dan berharap tidak terulang lagi. “Untuk Bansos ini memang menjadi perhatian serius kita, karena sudah jelas pasti ada data dari Dinas untuk penerima manfaatnya,”terangnya.
Pihaknya kini meminta Pemerintah Kota Jayapura untuk melakukan pengawasan secara ketat dalam penyaluran Bansos kepada masyarakat. Hal ini penting, agar tidak terjadi penyimpangan dilapangan, artinya harus tepat sasaran kepada penerima manfaatnya.
Sementara itu ditempat terpisah Plt. Sekda Kota Jayapura, Evert Merauje mengecam keras tindakkan oknum ASN yang menjual Bansos kepada masyarakat.
“Terima kasih kerena kita mendapatkan laporan dari masyarakat walaupun itu lewat reses dari anggota DPRD Kota Jayapura,”kata Evert Merauje. Evert Merauje mengaku, akan segera menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut.
Pihaknya akan meminta Dinas terkait yakni Dinas Sosial untuk menelusuri kebenaran informasi itu. Bahkan ia mengancam akan siap memberikan sanksi keras kepada oknum ASN yang bermain.
“Bansos itukan disalurkan oleh Dinas Sosial langsung ke Kelurahan. Data penerima manfaatnya juga sudah ada. Kalau tidak tepat sasaran maka itu masalah. Begitu pula oknum ASN yang bermain sudah pasti akan kita sikapi serius,”tutup Evert Merauje. (ans/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…