

Methodius Kossay (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Daerah (KYD) Perwakilan Papua Methodius Kossay menyampaikan pihaknya akan melakukan pemantauan persidangan yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu, baik perkara pelanggaran Pemilu dan Pilkada di Provinsi Papua tapi juga di daerah DOB.
Adapun saat ini pihaknya telah menerima laporan secara lisan dari masyarakat, atau pihak yang sedang berperkara pelanggaran Pemilu di PTUN Jayapura.
“Sudah ada tiga laporan masuk, namun kami belum melakukan pemantauan karena laporan itu masih bersifat lisan, tapi informasi yang kami peroleh, dari tiga laporan itu, kasusnya sedang disidangkan di PTUN Jayapura,” ungkapnya, Kamis (18/1).
Dari tiga laporan tersebut semuanya perkara pelanggaran Pemilu dari wilayah DOB. Semuanya berkaitan dengan pelnggaran administratif.
“Kepada masyarakat, kalau memang ada temuan atau hal yang mencurigakan adanya pelanggaran kode etik hakim, dapat dilaporkan kepada kami,” imbuhnya.
Methodius Kossay mengatakan, pemantauan persidangan menjadi langkah preventif untuk memastikan hakim bersikap independen dan imparsial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Selain melakukan proses pengawasan terhadap perilaku hakim dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), KY juga siap melakukan pemantauan sidang perkara Pemilu dan Pilkada 2024.
Hal itu juga untuk menjaring keterlibatan masyarakat sehingga membangun kesadaran bersama bahwa dalam mewujudkan peradilan bersih.
“Pemantauan persidangan perkara Pemilu ini, kami akan bersinergi dengan penyelenggara Pemilu, kami harap masyarakat juga turut memantau proses persidangan pelanggaran Pemilu di Papua,” pungkasnya. (rel/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…