

Methodius Kossay (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Daerah (KYD) Perwakilan Papua Methodius Kossay menyampaikan pihaknya akan melakukan pemantauan persidangan yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu, baik perkara pelanggaran Pemilu dan Pilkada di Provinsi Papua tapi juga di daerah DOB.
Adapun saat ini pihaknya telah menerima laporan secara lisan dari masyarakat, atau pihak yang sedang berperkara pelanggaran Pemilu di PTUN Jayapura.
“Sudah ada tiga laporan masuk, namun kami belum melakukan pemantauan karena laporan itu masih bersifat lisan, tapi informasi yang kami peroleh, dari tiga laporan itu, kasusnya sedang disidangkan di PTUN Jayapura,” ungkapnya, Kamis (18/1).
Dari tiga laporan tersebut semuanya perkara pelanggaran Pemilu dari wilayah DOB. Semuanya berkaitan dengan pelnggaran administratif.
“Kepada masyarakat, kalau memang ada temuan atau hal yang mencurigakan adanya pelanggaran kode etik hakim, dapat dilaporkan kepada kami,” imbuhnya.
Methodius Kossay mengatakan, pemantauan persidangan menjadi langkah preventif untuk memastikan hakim bersikap independen dan imparsial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Selain melakukan proses pengawasan terhadap perilaku hakim dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), KY juga siap melakukan pemantauan sidang perkara Pemilu dan Pilkada 2024.
Hal itu juga untuk menjaring keterlibatan masyarakat sehingga membangun kesadaran bersama bahwa dalam mewujudkan peradilan bersih.
“Pemantauan persidangan perkara Pemilu ini, kami akan bersinergi dengan penyelenggara Pemilu, kami harap masyarakat juga turut memantau proses persidangan pelanggaran Pemilu di Papua,” pungkasnya. (rel/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…