Categories: BERITA UTAMA

Presiden Singgung Perjalanan Dinas Pejabat

Dana Otsus Papua 2026 Diusulkan Kembali Rp12 Triliun

JAYAPURA-Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua melalui kebijakan dana otonomi khusus (Otsus). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa alokasi dana Otsus Papua pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp10 triliun.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp12 triliun. Sementara itu, dana Otsus Papua tahun 2025 tercatat sebesar Rp12,696 triliun dan telah dicairkan seluruhnya.

Menanggapi rencana penurunan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah akan mengupayakan penambahan dana Otsus Papua pada 2026 hingga kembali ke angka Rp12 triliun, apabila terdapat penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di sektor lain.

Presiden menegaskan bahwa tambahan dana Otsus harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran demi kepentingan rakyat Papua. “Saya minta gubernur dan para bupati bertanggung jawab. Jangan menggunakan dana Otsus untuk kegiatan yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat, termasuk perjalanan ke luar negeri,” tegas Presiden.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Ribuan Warga Intan Jaya Masih Mengungsi

Hanya saja dari banyaknya "pembantu" ini pemerintah diharapkan tak lupa bahwa ada hak dari ribuan…

13 hours ago

Kekerasan Bersenjata di Tanah Papua Meningkat

Pembela HAM Papua, Theo Hesegem menyampaikan, konflik bersenjata yang terjadi di berbagai daerah seperti Kabupaten…

14 hours ago

Dari Seks Sesama Jenis hingga Pencabulan Anak oleh Orang Tua Kandung

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura melalui layanan P2TP2A…

15 hours ago

Para Lansia Juga Bakal Kebagian MBG

Program ini menyasar warga lanjut usia berusia di atas 75 tahun yang hidup sendirian serta…

16 hours ago

Aspirasi Provinsi Papua Utara Bukan “Barang Baru”

Menurut Wilem, sejarah mencatat bahwa gaung pemekaran Papua Utara sudah dimulai sejak tahun 2012. Ia…

1 day ago

Usir Penjual Sayur Keliling, Kadistrik Sentani “Dirujak” Netizen

Dari video yang sudah ditonton ribuan orang ini tak sedikit yang tidak setuju dengan cara…

2 days ago