Diserang Dua  Paslon, JBR Siap Berproses Hukum

JAYAPURA – Pada agenda debat ketiga atau yang terakhir untuk Pilkada Kota Jayapura terlihat ada dua kandidat yang sama – sama meminta Bawaslu untuk mencermati statemen dan pengakuan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 02, Jhony Banua Rouw terutama terkait program rehab rumah.

Ada 3000 rumah yang diklaim telah diperbaiki dan ini menjadi bahan pertanyaan bagi paslon nomor 03, Boy Markus Dawir dan paslon nomor 04, Rustan Saru. Baik Boy maupun Rustan sama – sama mengeluarkan kalimat Bawaslu untuk memproses maupun cermat

Terkait debat terakhir Jhony menyebut ada beberapa paslon meminta dirinya diperiksa di Bawaslu karena menggunakan isu program pusat. “Saya jelaskan soal persoalan rehab rumah, sanitasi, listrik gratis, penyambungan PDAM dan itu kami dibantu setelah dilakukan reses, kunker. Semua berdasar jaring aspirasi,” kata Jhony di Kotaraja, Sabtu (16/11).

Dari jaring paspirasi tersebut Jhony memaparkan bahwa jika kota kabupaten tidak mampu maka nanti akan diperjuangkan provinsi  dan pusat. Itu termasuk jalan Kemiri -Depapre.

“Itu sejatinya jalan provinsi namun karena kami di provinsi ketika itu tak mampu lagi akhirnya kami pindahkan ke pusat dan saya minta rubah status dari provinsi menjadi APBN dan pusat   yang eksekusi,” tambahnya.

“Lalu itu bukan tahun ini melainkan sudah tahun sebelumnya. Saya pikir sistem anggaran sudah bisa dipahami secara baik,” tambahnya. Jhony sendiri mengaku awalnya tidak siap maju namun berjalan waktu partai memintanya untuk maju.

“Kami sampaikan bahwa itu betul aspirasi masyarakat yang sudah disahkan tahun lalu dan dikerjakan tahun ini. Kalau saya berkampanye bahwa sudah melakukan ya itu karena saya sudah lakukan dan saya ingatkan kembali bahwa saya sudah kerjakan,” tegasnya.

Iapun meminta para pemimpin untuk menyampaikan informasi dan edukasi yang tepat agar masyarakat tidak salah menerima informasi. Selain itu jangan melakukan pembohongan public.

Terkait pelaporan ke bawaslu, Jhony menyebut biar semua berjalan sesuai proses hokum. “Dan kami siap jika itu terbukti   tapi sekali lagi saya lakukan ini untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi kami,” tambahnya.

Kalaupun ada kandidat yang menyampaikan soal pemimpin yang berbahaya ia berpendapat bahwa ini kembali ke orangnya. “Pemimpin harus bijaksana, sampaikan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Kalau ada yang bilang soal kesenjangan pendidikan maka ditanya lagi  apa yang sudah  dibuat selama ini sebab saya bukan di kota. Sebaiknya jangan saling menghujat, jangan saling menyerang dan sebaiknya fokus melayani dan apa yang bisa dilakukan,” tutupnya. (ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos