

Monita Yessy Beatrick Wambrauw (foto:Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Lahan pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah Koya, Distrik Muara Tami dari tahun ke tahun hingga saat ini sudah mengalami pengurangan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi lahan pertanian untuk daerah pemukiman dan pengembangan kota baru di Kota Jayapura.
Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Uncen, Monita Yessy Beatrick Wambrauw, mengaku telah melakukan kajian dan penelitian mengenai hilangnya tutupan lahan yang sebelumnya dijadikan lahan pertanian, perkebunan hingga tambak/kolam budidaya ikan di wilayah itu. Saat ini sejumlah tutupan lahan di wilayah itu sudah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Lahan yang berkurang itu adalah lahan pertanian yang ada di wilayah Muara Tami, melalui studi itu ditemukan bahwa pengurangan lahan pertanian di wilayah itu mengalami pengurangan yang sangat signifikan,” kata Monita Yessy Beatrick Wambrauw, Senin (17/2).
Dia menjelaskan, hasil penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel data 9 tahunt erakhir, sejak tahun 2014 sampai di tahun 2023. Di mana pada tahun 2014 tutupan lahan pertanian di wilayah itu mencapai 1.775 hektar dan 2014 sudah berkurang menjadi 1.706 hektar.
“Sejak tahun 2014, dari tutupan lahan lahan terbangun 19 hektar, luasan lahan pertanian dulu 1.775 hektar 2014, kemudian setelah dilakukan penelitian, di tahun 2023 lahan terbangunnya sudah mencapai 88 hektar, lahan pertaniannya menjadi 1.706,”katanya.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…