Jack meminta pemerintah provinsi memikirkan kerena sifatnya urgent. Jangan sampai mimpi untuk kuliah di luar pupus karena masalah keterlambatan pembiayaan. Namun disini Jack melihat bahwa persoalan ini tak lepas dari kebijakan anggaran dari pemerintah pusat akibat perubahan transfer dana otsus.
Jack mengatakan sejak awal persoalan ini sudah diingatkan jika dana urusan bersama sebaknya jangan di ganggu dulu. “Seperti pendidikan dan kesehatan sebaiknya diberikan dulu kepada pemerinah povinsi untuk menangani hal tersebut,” imbuhnya. Namun disini Jack juga mengingatkan agar pemerintah pusat tidak lepas tangan karena persoalan ini terjadi tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana otsus dan pembagian dan ke DOB pemerintah pusat.
“Harus tegas bukan hanya sekedar himbauan kepada kabupaten kota untuk segera berkoordinasi untuk mencari solusi permasalahan ini. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan himbauan,” sindir Jack.
Kata Jack kemendagri harus memanggil pemerintah provinsi dan kabupaten kota sehingga ada ketegasan dalam penyelesaian pembiayaan beasiswa mahasiswa unggul Papua karena dana yang masuk langsung ke kas pemerintah kabuten dan kota.
“Bisa dipertanyakan dana ini digunakan untuk membiayai apa saja yang berkaitan dengan pendidikan,” tanya Jack. “Jadi tidak bisa hanya terus menerus menghimbau apalagi dana provinsi saat ini sangat kecil sehingga yang dibutuhkan adalah ketegasan,” tutup Jack. (ade/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Terkait ini Polres Mappi langsung bergerak menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, mengapa patung tersebut bisa…
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan di kawasan tambang yang selama ini dikenal…
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi…
Sejumlah kawasan di Jayapura memiliki banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal mistik. Di tahun 90…
Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang merupakan usulan pemerintah…
Berbagai lembaga mencatat tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis…