Categories: BERITA UTAMA

Pemerintah Pusat Beri Sertifikat Tanah kepada Masyarakat OAP di Kampung Sawoi

JAKARTA-Pemerintah pusat telah memberikan sertifikat tanah seluas 699,7 hektare kepada masyarakat orang asli Papua (OAP) di Kampung Sawoi, Distrik Kemtuk, Kabupaten JayapuraPapua.

Dikutip dari Antara pada Minggu (17/12), Menteri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pada awalnya, masyarakat ragu untuk mensertifikatkan tanah mereka.

Hal ini terjadi karena masyarakat khawatir akan kehilangan atau dicurinya tanah tersebut.

Namun, Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa tanah tersebut tidak akan hilang selama masih memiliki status tanah adat.

Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu membayar pajak tanah selama tanah tersebut masih memiliki status tanah adat.

“Meskipun ada keraguan, pihak kami meyakinkan bahwa tanah tersebut tetap aman selama masih memiliki status sebagai tanah adat,” ungkapnya.

Kemudian proses penerbitan sertifikat tanah akan dibantu oleh pemerintah daerah setempat.

Tanah yang telah disertifikatkan dapat dikelola oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dengan nilai ekonomis tinggi.

Sebagai contoh, di Kampung Sawoi, tanah seluas 699,7 hektare telah disertifikatkan dan dikelola sebagai lokasi pertanian oleh 130 kepala keluarga.

Menurut Hadi Tjahjanto, pemberian sertifikat tanah ini merupakan langkah peningkatan dan kemajuan yang diambil oleh pemerintah.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian sertifikat tanah yang dapat dikelola dengan baik.

“Bagi saya, ini merupakan sebuah kemajuan dan peningkatan di mana pemerintah hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan melalui pemberian sertifikat tanah yang dapat dikelola dengan efektif. (*)

Sumber: antaranews.com

Juna Cepos

Recent Posts

Persipura Lakukan Perombakan Besar-besaran

“Untuk saat ini semua masih bisa terjadi. Pemain asing yang pasti kita sedang mencari. Tiga-tiganya…

1 hour ago

DPR RI Didesak Bentuk Pansus Pantau Kerusakan Dampak PSN

Direktur Eksekutif POHR, Thomas Ch. Syufi, menegaskan bahwa karya tersebut bukan sekadar dokumenter biasa, melainkan…

2 hours ago

Hampir Tak Ada Wakil Rakyat yang Bicara Penolakan PSN

Menurutnya, film Pesta Babi membuka ruang diskusi publik terkait persoalan besar yang selama ini dirasakan…

3 hours ago

Keikhlasan Saat Situasi Ekonomi Kurang Bergairah Jadi Ujian Dalam Berkurban

Sejak pukul 05.30 WIT panitia hari-hari besar Islam (PHBI) Provinsi Papua sudah mempersiapkan tempat di…

4 hours ago

TPNPB Bertanggungjawab Atas Pembakaran Fasilitas Umum

TPNPB Kodap XVI Yahukimo juga lanjut Sebby mengancam akan terus melakukan patroli dan operasi terhadap…

5 hours ago

Empat WNA asal China Jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal di Nabire

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan empat warga negara asing (WNA) asal China sebagai tersangka dalam kasus…

12 hours ago