

Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi
JAYAPURA – Terbatasnya anggaran pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru dimana transferan anggaran saat ini langsung ke kabupaten/kota dianggap perlu segera dicarikan solusi, agar berbagai program dan perencanaan yang disusun Pemprov bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Terkait ini Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengungkapkan pentingnya memaksimalkan potensi asset yang dimiliki Pemprov untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut bahwa untuk DPR Papua sendiri ada dua asset yang bisa digunakan. Pertama mes DPRP dan kedua lahan parkir belakang gedung baru yang cukup luas.
Untuk mes DPRP yang berada di Jl Percetakan, kata Juliana masih membutuhkan satu surat dari eksekutif untuk merubah status.
“Untuk mes itu jelas ada potensinya, sudah banyak yang datang menawar tapi saya katakan semua harus lewat prosedur. Kami tidak bisa menyerahkan untuk dikelola tanpa aturan yang jelas. Kami butuh surat dari eksekutif soal pengelolaannya,” kata Juliana Waromi di ruang kerjanya, Selasa (16/7).
Ia menyebut untuk mes bisa saja tetap dijadikan penginapan atau lainnya, yang penting tetap mengacu pada aturan. Disini Juliana menyebut jika dikelola maksimal, maka dalam setahun mes ini bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp 9 miliar.
“Itu hitungan kami jadi harusnya memang begitu. Asset itu dikelola untuk mendapatkan PAD. Bukan hanya bisa mengeluarkan anggaran tapi bagaimana bisa mendatangkan anggaran,” beber pegawai senior Pemprov Papua ini.
Sementara untuk halaman parkir dikatakan sudah ada juga pihak yang ingin menyewa namun Juliana menyampaikan bahwa untuk saat ini lokasi tersebut masih digunakan secara internal. “Cara berfikir bagaimana bisa mendatangkan anggaran ini yang harusnya kita tanamkan. Harus kreatif sebab kalau hanya mengandalkan APBD itu sulit sekali. Harus kreatif dan berfikir cepat untuk mendongkrak PAD,” tutupnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…