“Ini bulan Desember tetapi keadaan seperti ini dan kita tidak bisa tunggu orang itu mati baru menolong tapi harus segera menolong supaya orang itu tidak mati,” tegasnya.
Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Distrik Gearek, Pasir Putih, dan Distrik Wosak di Kabupaten Nduga dilaporkan menjadi lokasi operasi keamanan aparat TNI-Polri terhadap kelompok bersenjata.
Hingga pertengahan Desember 2025, belum ada data resmi yang terkonfirmasi mengenai jumlah pengungsi, lokasi pasti pengungsian, serta kondisi keselamatan warga sipil. Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga, Matius Kerebea membenarkan laporan di atas. Dijelaskan bahwa keesokan harinya, operasi kembali dilanjutkan dengan tiga helikopter yang beroperasi di Distrik Gearek.
Ia menyatakan kekecewaan dan penyesalan atas operasi tersebut, serta meminta pemerintah pusat—khususnya bagian HAM—melakukan pengawalan agar tidak ada warga sipil yang menjadi korban.
“Oleh sebab itu alangkah baiknya pemerintah pusat bagian HAM, kami sangat memerlukan untuk dilakukan pengawalan untuk menjaga Hak Asasi Manusia terhadap warga sipil. Kami minta warga sipil jangan ada yang korban,” tegasnya.
Matius juga menekankan bahwa jika terjadi kontak bersenjata, seharusnya terbatas antara aparat dan kelompok bersenjata. “Kalau antara TNI-Polri dengan orang-orang bersangkutan (TPNPB-OPM) atau kombatan dengan kombatan boleh dilakukan, itu urusan negara. Namun dalam hal ini, kami minta jangan ada satu orang pun warga kami, masyarakat kami yang jadi korban karena bulan ini adalah bulan yang penuh bahagia buat orang Kristen,” kata Matius.
Anggota DPRK lainnya Ans Serera, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan penerapan hukum humaniter dalam setiap operasi. Ans secara khusus mendesak semua pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk menjamin keselamatan warga.
“Ketika melakukan perlawanan, kami minta kepada TNI-Polri dan TPNPB sekali lagi kami mau harus ada perlindungan warga sipil. Tidak terjadi pertumpahan darah warga sipil,” imbuhnya.
Sementara itu, berkaitan dengan hal ini, Cenderawasih Pos telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini pihak TNI. Namun, hingga berita ini dikirim, belum ada keterangan resmi yang disampaikan. (fia/mww/ade)
Setelah hampir 2 bulan di palang oleh masyarakat pemilik hak ulayat dengan tuntutan ganti rugi,…
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze berencanakan akan segera menemui masyarakat pemilik hak ulayat terkait dengan…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melantik dua anggota Majelis Rakyat Papua Selatan Pengganti Antar Waktu…
Kondisi tersebut semakin kompleks di daerah, termasuk Papua, di mana media lokal dan jurnalis masih…
PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Universitas Cenderawasih (Uncen) resmi memulai Program Eksekutif Mengajar untuk memperkuat…
-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Pertamina Patra Niaga Papua memastikan pasokan gas elpiji dijamin aman…