

Namun beberapa hari kemudian pihak Pomdam mengembalikan berkas tersebut karena menganggap tak ada keterlibatan oknum TNI. Alhasil hingga kini kasus teror molotov di kantor Jubi masih menggantung.
JAYAPURA – Tak terasa, hari ini (16 Oktober) satu tahun sudah kasus teror bom molotov di kantor Redaksi Jubi terjadi. Ditanggal yang sama kantor yang berada di Jl SPG Waena Distrik Heram itu diteror dengan meledaknya bom molotov yang mengenai mobil operasional.
Dan hingga 1 tahun berlalu kasus ini tak kunjung terungkap. Pihak Polda Papua sebelumnya melimpahkan kasus tersebut ke Pomdam karena diduga melibatkan oknum TNI.
Namun beberapa hari kemudian pihak Pomdam mengembalikan berkas tersebut karena menganggap tak ada keterlibatan oknum TNI. Alhasil hingga kini kasus teror molotov di kantor Jubi masih menggantung.
“Besok (hari ini) kami akan melakukan aksi mempertanyakan perkembangan kasus ini. Kami mengajak semua pihak terutama wartawan untuk bergabung ikut menyuarakan dilakukannya pengungkapan dan penegakan hukum,” kata Jean Bisay, Pimpred Jubi melalui ponselnya, Rabu (15/10).
Jean mengungkapkan bahwa pihaknya merasa ada sikap tak profesional dalam mengungkap kasus ini dan terkesan semua hendak lepas tangan.
“Kemarin kan berkasnya dikembalikan ke penyidik Polda dan kami ingin tahu perkembangannya seperti apa,” tambah Jean. Selain itu ia mendengar bahwa Polda tengah membentuk tim untuk mengungkap ini, nah seperti apa tim yang dibentuk dan apa saja progresnya. “Agak miris karena sudah 1 tahun kasus ini tak kunjung terungkap padahal ada rekaman CCTV nya,” sindir Jean.
Selain itu, pihaknya juga akan mendatangi kantor DPR Papua untuk menanyakan pansus yang dibentuk guna mendorong pengungkapan kasus ini. “Di DPR juga membentuk tim, kami pertanyakan sudah sejauh mana penanganannya. Apakah kasus ini diseriusi atau seperti apa sebab kami dengar kasusnya dibawa dan dilaporkan ke presiden,” imbuhnya. Rencana aksi demo para jurnalis ini akan dimulai dari taman Imbi kemudian ke Kodam XVII Cenderawasih, Polda Papua dan juga kantor DPR Papua. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…