Categories: BERITA UTAMA

Di Merauke, PSN Dapat Penolakan dari Mahasiswa

MERAUKE– Aparat keamanan nampaknya harus ekstra bekerja menyusul adanya riak-riiak penolakan program pemerintah pusat di Merauke, Papua Selatan. Aksi demo penolakan Program Strategis Nasional (PSN) digelar oleh sejumlah mahasiswa di depan gedung negara yang saat ini menjadi kantor sementara Gubernur Papua Selatan.

Aksi demo yang dimulai sekira pukul 10.00 WIT itu dengan membawa 2 spanduk bertuliskan, tolak PSN, Papua bukan tanah kosong. Ada juga pamlet yang berisi bubarkan MRP dari tanah Papua. MRP budak proyek PSN. Pamlet lainnya berisi tolak meliter dari Tanah Papua.

Ambrosius Nit saat menyampaikan orasi mengatakan, program PSN Merauke merupakan kepentingan para elit-elit kapitalis untuk menguasai sumber daya alam masyarakat adat tanpa memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat pemilik tanah.

‘’Program PSN merupakan program ilegal dan cacat hukum karena tidak melibatkan masyarakat adat untuk berpartisipasi sesuai dengan peraturan yang berlaku,’’ tandas Ambrosius Nit.

Ambrosius juga membacakan 35 point pernyataan sikap diantaranya yakni pertama tolak program PSN diseluruh Papua Selatan. Kedua, menolak pembangunan Batalyon di wilayah Papua Selatan. ‘’Ketiga, tangkap dan adili budak PSN,’’ katanya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Wali Kota: SPMB di Sekolah Negeri Gratis!

Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…

6 hours ago

Tuntutan 13 Tahun Penjara Agar Ada Efek Jera

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…

7 hours ago

MRP Kecewa, Tak Bisa Bertemu Bupati dan Wabup Jayapura

Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…

7 hours ago

Besok, Wapres Dijadwalkan Kunjungi Asmat

Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…

8 hours ago

Pemerintah Jangan Korbankan Tanah Adat

Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…

8 hours ago

6 SPPG Mimika yang Dibekukan Segera Beroperasi Kembali

​Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…

9 hours ago