

Aksi demo yang digelar mahasiswa menolak PSN di depan Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (15/9). (Sulo/Cepos)
MERAUKE– Aparat keamanan nampaknya harus ekstra bekerja menyusul adanya riak-riiak penolakan program pemerintah pusat di Merauke, Papua Selatan. Aksi demo penolakan Program Strategis Nasional (PSN) digelar oleh sejumlah mahasiswa di depan gedung negara yang saat ini menjadi kantor sementara Gubernur Papua Selatan.
Aksi demo yang dimulai sekira pukul 10.00 WIT itu dengan membawa 2 spanduk bertuliskan, tolak PSN, Papua bukan tanah kosong. Ada juga pamlet yang berisi bubarkan MRP dari tanah Papua. MRP budak proyek PSN. Pamlet lainnya berisi tolak meliter dari Tanah Papua.
Ambrosius Nit saat menyampaikan orasi mengatakan, program PSN Merauke merupakan kepentingan para elit-elit kapitalis untuk menguasai sumber daya alam masyarakat adat tanpa memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat pemilik tanah.
‘’Program PSN merupakan program ilegal dan cacat hukum karena tidak melibatkan masyarakat adat untuk berpartisipasi sesuai dengan peraturan yang berlaku,’’ tandas Ambrosius Nit.
Ambrosius juga membacakan 35 point pernyataan sikap diantaranya yakni pertama tolak program PSN diseluruh Papua Selatan. Kedua, menolak pembangunan Batalyon di wilayah Papua Selatan. ‘’Ketiga, tangkap dan adili budak PSN,’’ katanya.
Page: 1 2
Persipura yang bertindak sebagai tuan rumah dipastikan mendapatkan dukungan penuh dari suporter mereka yang akan…
Polsek Kurulu saat ini mulai melakukan pendalaman terhadap dugaan kasus pembunuhan yang berujung pada penganiayaan…
Owen berharap siapapun yang terpilih nantinya bisa meningkatkan prestasi sepakbola Papua. Saat ini, Komite Pemilihan…
Manajemen Persipura Jayapura dipastikan tidak menjual tiket sesuai kapasitas maksimal Stadion Lukas Enembe pada laga…
Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomi Mano, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pendukung…
Menurut keterangan resminya diterima media ini, Senin (4/5/2016) sore, Direktur Akademi PFA, Coach Wolfgang Pikal,…