

Aksi demo yang digelar mahasiswa menolak PSN di depan Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (15/9). (Sulo/Cepos)
MERAUKE– Aparat keamanan nampaknya harus ekstra bekerja menyusul adanya riak-riiak penolakan program pemerintah pusat di Merauke, Papua Selatan. Aksi demo penolakan Program Strategis Nasional (PSN) digelar oleh sejumlah mahasiswa di depan gedung negara yang saat ini menjadi kantor sementara Gubernur Papua Selatan.
Aksi demo yang dimulai sekira pukul 10.00 WIT itu dengan membawa 2 spanduk bertuliskan, tolak PSN, Papua bukan tanah kosong. Ada juga pamlet yang berisi bubarkan MRP dari tanah Papua. MRP budak proyek PSN. Pamlet lainnya berisi tolak meliter dari Tanah Papua.
Ambrosius Nit saat menyampaikan orasi mengatakan, program PSN Merauke merupakan kepentingan para elit-elit kapitalis untuk menguasai sumber daya alam masyarakat adat tanpa memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat pemilik tanah.
‘’Program PSN merupakan program ilegal dan cacat hukum karena tidak melibatkan masyarakat adat untuk berpartisipasi sesuai dengan peraturan yang berlaku,’’ tandas Ambrosius Nit.
Ambrosius juga membacakan 35 point pernyataan sikap diantaranya yakni pertama tolak program PSN diseluruh Papua Selatan. Kedua, menolak pembangunan Batalyon di wilayah Papua Selatan. ‘’Ketiga, tangkap dan adili budak PSN,’’ katanya.
Page: 1 2
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…