

Kejati Papua saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan, Selasa (15/7) (foto:Humas Kejati)
Tersangka Baru Segera Diumumkan
JAYAPURA – Babak baru kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana aerosport untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua, di Mimika.
Ini setelah Kejaksaan Tinggi Papua menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mimika. Langkah ini menandai peralihan status hukum dari tahap penyidikan ke penuntutan.
Adapun lima tersangka yaitu Kadis PUPR Kab Mimika, DRHM. Perannya sebagai Pengguna Anggaran. Kepela Bidang Cipta Karya, SY. Perannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. PJK sebagai Direktur PT Karya Mandiri Permai (penyedia jasa), RK Konsultan Pengawas PT. Mulya Cipta Perkasa dan AJ Tenaga Ahli non kontraktual.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Mahuse mengatakan, status dari kelima tersangka ini beralih dari tahap penyidikan ke tahap pemanggilan.
“Artinya mereka telah siap untuk disidangkan,” ujar Nixon saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (15/7).
Kelima tersangka ini selanjutnya ditahan oleh JPU di Rutan Abepura untuk menunggu proses sidang, mereka disangka primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun Subsidair Pasal 3 Jo.
Pasal 18 Undang-Undang RI 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara tergantung kualitas perbuatan masing-masing tersangka.
Page: 1 2
Namun, Neeltje bukan sekadar anggota Paskibraka. Pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia…
Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi…
“Saat datang, Mendagri kasih waktu pengerjaan dua minggu dan paling lambat satu bulan. Namun…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, bersama Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua, Susana…
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada OPD yang menjalankan pelayanan publik secara langsung. “Program-program…
Anggota DPRK Kota Jayapura, Barend Bartolomeus Taniauw atau akrab disapa Barto, mendorong Pemerintah Kota Jayapura…