Peluang Pungli Terbuka Dampak Pemangkasan Anggaran

Masyarakat Perlu Laporkan Jika Terjadi Penyelewengan Kekuasaan

JAYAPURA – Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Uncen, Yakobus Richard menyebut efisiensi anggaran menjadi pekerjaan rumah berat bagi gubernur, wali kota dan bupati yang baru terpilih pada Pilkada 2024 lalu.

“Ketika mereka sudah dilantik dan bekerja untuk masyarakat, mau tidak mau, mereka harus memikirkan cara untuk mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) maupun yang bisa didapatkan dari hasil pekerjaan yang dilakukan,” kata Yakobus, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (14/2).

Pada aspek pendapatan, pegawai tidak lagi bergantung sepenuhnya terhadap anggaran  yang ditransfer dari pusat ke daerah. Tetapi bagaimana memikirkan strategi-strategi untuk menghasilkan pendapatan yang efektif untuk menutupi kekurangan anggaran akibat efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. “Ini pekerjaan berat bagi kepala daerah yang akan dilantik nantinya,” imbuhnya.

Menurut Yakobus, efisiensi anggaran menjadi tantangan berat bagi kepala daerah definitif di Papua. Khususnya pada program-program yang disampaikan saat kampanye, dikhawatirkan menghilangkan kepercayaan publik kepada para kepala daerah.

“Kepala daerah yang akan dilantik sudah harus memikirkan cara yang strategi dan efektif supaya program-program yang pernah disampaikan di masa kampanye dapat terlaksana, yang lebih diutamakan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan bagi masyarakat bisa tercapai,” bebernya.

Pemerintah kata Yakobus, harus mengoptimalisasi anggaran yang tersedia dengan tidak  mengurangi proses atau kualitas daripada layanan publik terhadap masyarakat. Termasuk memperhatikan kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah, dan harus punya strategi menjaga kehidupan sosial, terutama mereka yang menjadi korban dari pada efisiensi anggaran.

“Kepala daerah definitif juga harus mengawasi aparatur-aparaturnya dalam bekerja, jangan sampai penurunan anggaran menjadi celah terhadap potensi terjadinya peluang-peluang KKN, sehingga mekanisme pengawasan juga perlu ditingkatkan,” ujarnya.