JAYAPURA-United liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat terus mencari dukungan negara-negara di benua Eropa. Presiden Sementara ULMWP, Benny Wenda dalam siaran persnya menyampaikan telah melakukan pertemuan dengan Presiden Parlemen Navarra, Unai Hualde di kantornya, Selasa (15/2) lalu. Dalam pertemuan itu, Benny Wenda didampingi kepala misi Uni Eropa ULMWP, Oridek Ap, dan koordinator kampanye ‘Free West Papua’, Clare Sherratt. “Kami sampaikan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap orang Papua selama beberapa dekade, serta tujuan dari United Movement of Liberation of Liberation of West Papua, menyatukan tiga gerakan kemerdekaan politik utama yang mencari kemerdekaan Papua dari Indonesia,” ungkap Benny Wenda. Wenda menekankan bahwa tujuannya adalah untuk memungkinkan rakyatnya aman dan menentukan masa depan mereka dalam referendum yang bebas dan adil, yang dilakukan sesuai dengan hukum internasional.
“Setelah pertemuan itu, delegasi bertemu dengan perwakilan dari Komisi Konsistensi dan Solidaritas Internasional untuk mempublikasikan situasi Papua dan situasi terkini di Papua Barat,” bebernya. Benny Wenda mengklaim bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 lalu, Senat Gorka Dias sudah mendesak parlemen dan Pemerintah Spanyol terkait situasi HAM di West Papua. “Langkah baik pihak Eropa mulai membuka diri untuk merespon situasi Papua, mari rakyat Papu dan non Papua kita dukung bersama,” tambahnya. Sementara itu dari laman Kementerian Luar Negeri https://kemenlu.go.id, tertulis bahwa sistem otonomi Spanyol, membagi Spanyol ke dalam 17 komunitas otonom setingkat provinsi yang terdiri dari 50 kota, dan 2 kota otonom, dimana secara keseluruhan di dalamnya terdapat 8.098
municipalities. Komunitas otonom memiliki kekuasaan otonomi di bidang fiskal dan legislatif. Kekuasaan otonomi itu di komunitas/ provinsi dan kota otonom diratifikasi setelah melalui referendum.
Kekuasaan otonomi itu menggariskan komunitas/ provinsi dan kota otonom memililki parlemen, kepala pemerintah, dan pengadilan sendiri, sedang pemerintah pusat memegang kekuasaan menyelenggarakan hubungan luar negeri, perdagangan luar negeri, pertahanan, undang-undang komersial dan kriminal, penerbangan sipil, dan pelayaran. Catalunya, Basque Country, dan Navarra memiliki kekuasaan otonomi yang terbesar. Parlemen Catalunya memilki 136 anggota dan Parlemen Basque Country memiliki 75 anggota. Kedua komunitas otonom tersebut merupakan yang pertama memiliki
regional assembly pada tahun 1981, dan saat ini kedua daerah tersebut menuntut otonomi fiskal yang lebih luas. (oel/nat)
