Enny juga menegaskan, setiap penyaluran MBG di daerah dipantau langsung oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN. Mekanismenya ketat: setiap sajian makanan wajib difoto dan dilaporkan secara digital. “Kalau terbukti ada keracunan, SPPG bisa langsung ditutup dan tidak berhak mengklaim anggaran. Ini aturan tegas agar kualitas tetap terjaga,” tegasnya.
Enny berharap pelatihan ini mampu meningkatkan pemahaman relawan maupun pengelola SPPG tentang pentingnya proses bisnis yang benar, keamanan pangan, dan standar pelayanan gizi. “Harapan kami, satuan SPPG di Jayapura dan seluruh Indonesia bisa meningkatkan kualitas MBG. Dengan begitu, program ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak bangsa,” pungkasnya (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Gedung Putih meluncurkan stasiun televisi baru bernama "Trump TV". Hal ini setelah beberapa media televisi…
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian menjelaskan, perkara tersebut berawal dari pembangunan sarana dan prasarana Aerosport…
Anggota Komisi XIII DPR RI Yan P Mandenas, S.Sos, M.Si menyatakan respon cepat yang diambil…
Langkah ini diambil seminggu pasca-insiden penembakan yang menimpa tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara, Yulius, mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan VTE Aviation…
Kepala BKN Regional IX Papua Nur Hasan mengapreiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak…