Awas, Salah Pengolahan Berdampak ke Kualitas MBG

Pelatihan ini turut menghadirkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai narasumber utama mengenai standar keamanan pangan. Enny menegaskan, fokus utama kegiatan ini adalah mencegah terjadinya kasus keracunan makanan pada program MBG.

“Dengan banyaknya SPPG, tentu berdampak pada ketersediaan bahan baku dan keamanan distribusi. Karena itu, pemahaman relawan harus betul-betul diperkuat. Ini bagian dari langkah pencegahan keracunan,” jelasnya.

Ke depan, pelatihan akan dilakukan secara berjenjang dengan menggandeng Kementerian Kesehatan. BGN menyiapkan sistem literasi jarak jauh melalui platform Jendela Sehat agar setiap relawan SPPG di daerah tetap bisa mengakses pembekalan. “Target kami, semua penjamah makanan bisa memperoleh sertifikasi higienis dan sanitasi agar standar pelayanan gizi semakin terjamin,” kata Enny.

Hingga saat ini, sudah ada 10 SPPG di Kota Jayapura yang tersebar di sejumlah distrik. Target penyaluran MBG per hari di kota ini mencapai 33 ribu anak, mulai dari jenjang TK hingga SMA/SMK. “Kami targetkan distribusi makanan bergizi gratis di seluruh sekolah di Jayapura rampung pada Oktober mendatang,” ungkap Enny.

Dalam skema kerja, relawan digaji oleh yayasan yang bermitra dengan BGN, sedangkan akuntan, ahli gizi, dan kepala SPPG menerima honor langsung dari BGN. Soal pembiayaan, Enny menjelaskan standar biaya MBG secara nasional sudah ditetapkan. Untuk balita, ibu hamil/menyusui, serta siswa TK hingga kelas 3 SD, standar biaya Rp13.000 per porsi. Sedangkan untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA/SMK Rp15.000 per porsi.

“Sekitar 60-70 persen biaya dialokasikan untuk bahan pokok, sisanya untuk operasional dan sewa sarana. Namun khusus Papua dan wilayah 3T, biayanya lebih mahal karena faktor geografis dan logistik,” bebernya.