Categories: BERITA UTAMA

Panitia PON Juga Menyisakan Hutang Miliaran

Dari Lanjutan Sidang Korupsi PON Papua

JAYAPURA – Sidang lanjutan kasus mega korupsi dana anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Jayapura pada, Senin (14/4) sore berlangsung dengan tertib.Jika sebelumnya para saksi dalam kasus korupsi ini dihadirkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke ruangan sidang, namun hari ini justru berbeda sebanyak tiga saksi diperiksa secara daring atau secara online.

Ketiga saksi tersebut adalah Greis Martisia Palullungan selaku Direktris CV. Cahaya Harapan, Bambang Edi Haryanto selaku Direktur PT. Samaun Rumah Kreasi dan Pelaksana Pekerjaan Pengawasan Host Broadcast dan Juwita Novita Sari selaku Manager Operasional PT. Samaun Rumah Kreasi.

Mereka dihadirkan oleh JPU sebagai saksi dari tiga orang terdakwa yakni Vera Parinussa, Koordinator Venue PON XX, Theodorus Rumbiak, Bendahara Umum Pengurus Besar PON, serta Roy Letlora, Ketua Bidang II Pengurus Besar PON.

Sidang ditangani majelis hakim yang diketuai Derman Parlungguan Nababan SH MH dengan anggota Nova Claudia De Lima SH, Andi Mattalatta SH, dan Lidia Awinero SH MH. Saksi I, Greis Martisia Palullungan dalam keterangannya mengatakan bahwa saat pelaksanaan PON XX Papua berlangsung perusahaan dipercaya PB PON sebagai penyalur nasi kotak dan snack (makanan ringan).

Saksi mengaku, dirinya terlibat di PB PON XX Papua karena di tawar oleh Gerson Rumbiak selaku staf keuangan bendahara umum sebagai penyedia nasi kotak dan snack. setelah ketemu Gerson Rumbiak di kantor sekretariat PB PON, saksi mengaku saat itu dirinya diarahkan untuk bertemu atasnama Jemmy Mesak sebagai pengatur harga setelah itu ketemudian  ketemu dengan Theodorus Rumbiak selaku Bendahara Umum PB PON.

Saksi mengakui penandatanganan kontrak pengadaan makan dan minum sebesar Rp 10 miliar lebih. Namun, Greis mengatakan sesuai pekerjaan itu hanya menerima Rp 560 juta secara tunai. “Kita dikontrak satu tahun, tetapi kenyataannya kerja tidak sesuai dengan kontrak,” ungkap Greis melalui daring di ruangan sidang PN Kelas 1 A Jayapura, Senin (14/4) sore.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

Pangkogabwilhan Diminta Evaluasi Sistem Operasi di Papua

Mandenas menilai peristiwa tersebut berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jika korban mencakup perempuan…

11 hours ago

Target Sentuh Atap Langit, Temui Masjid Megah di Tepi Danau

Berada di tapal batas Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Puncak…

12 hours ago

Hitung-hitungan Dana Otsus Harus Sampai Akhir Tahun

Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengatakan penyusunan usulan dilakukan mengacu pada kriteria penggunaan…

18 hours ago

Pengelolaan Sagu Harus Bisa Berkelanjutan

Menurut Lunanka, penguatan budidaya menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan sagu dalam jangka panjang, sekaligus…

19 hours ago

Papua Lepas 840 Calon Jemaah Haji

Menariknya, Aryoko juga meminta para jamaah untuk mendoakan Provinsi Papua, agar pembangunan di Papua bisa…

20 hours ago

Terapi Baru untuk Kanker Stadium Lanjut Kini Tersedia di Dalam Negeri

“Pendekatan CRS dan HIPEC merupakan terapi yang bersifat definitif pada kasus kanker dengan keterlibatan peritoneal.…

1 day ago