Categories: BERITA UTAMA

Pemprov Papua Pegunungan Tetapkan Gunung Susu jadi Pusat Pemerintahan

WAMENA – Pemprov Papua Pegunungan memastikan jika pembangunan lokasi Kawasan Inti Pemerintahan (KIPP) atau pusat pemerintahan di Gunung Susu.  Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE. M.B.A mengaku jika dirinya bersama wakil gubernur siang malam sangat serius untuk melihat pembangunan KIPP, meski baru 3 bulan 18 hari melaksanakan pengabdian kepada masyarakat semua berkembang baik, semua dukungan dari ASN yang berada disini guna membangun kerjasama yang baik.

“Hari ini sudah lihat jika pemerintah daerah sudah melakukan pematangan lahan, sehingga kalau bapak mentri sudah tender ini pembangunan, tahun depan saya yakin kita sudah berada di tempat ini dengan gedung yang baru. “ungkapnya di KIPPP Gunung Susu Wamena Selasa (12/8)

Menurutnya gedung ini dirancang sedemikian rupa nanti diatasnya itu akan bentuknya honai bulat itu untuk menandakan kultur dan budaya kami, yang dulu saya lihat mereka rancang itu pakai tifa namun diubah karena kami orang gunung tidak pernah pukul tifa kecuali daerah pegunungan bintang dan daerah pesisir.

” Marter Plan dari KIPP juga sudah kami siapkan dan akan segera disampaikan kepada kementrian PUPR untuk bisa mulai pekerjaan ini sehingga kantor Gubernur, DPRP dan MRP Papua Pegunungan bisa secepatnya digunakan,”bebernya

Di tempat yang sama Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Panggabean, ST, M.SC mengakui jika progres Pematangan lahan di kawasan KIPP sampai saat ini telah mencapai 65 persen, dengan menggunakan dana APBD.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

8 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

9 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

10 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

11 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

12 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

13 hours ago