

Yohanes Walilo (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo mengimbau para kepala daerah segera membereskan NPHD mengingat pesta demokrasi itu akan digelar dalam waktu dekat ini.
“Khusus untuk Provinsi Papua NPHD sudah dilunaskan 100 persen, saya imbau teman – teman bupati bantu KPU yang ada di kabupaten/kota dengan segera bayarkan NPHD,” tegas Walilo kepada Cenderawasih Pos, Jumat (9/8).
Pasalnya lanjut Walilo, tahapan proses penyelenggaraan Pilkada semakin dekat. Jika ini tidak dilakukan maka akan mempengaruhi proses tahapan tersebut.
“Jika tidak melakukan pelunasan NPHD, bisa saja kita panggil kepala daerahnya sewaktu waktu melalui Kesbangpol. Sebab ini menyangkut penyelenggaraan agenda nasional yang harus kita sukseskan, jadi tidak boleh sebatas provinsi saja yang sukses tapi kabupaten/kota juga harus suskes,” ujarnya.
Lantas apa penyebab sebagian daerah belum juga membayarkan 60 persen bahkan 100 persen NPHD ? Menurut Walilo, dari keterangan yang ada sebagian besar belum dilakukan pembayaran lantaran menunggu perubahan anggaran.
“Sebab anggarannya akan ditambahkan di perubahan, mudah mudahan proses perubahan secepatnya agar yang kurang itu segera dilengkapi,” pungkasnya. (fia/ade)
Rekapitulasi Hibah Pilkada Per 2 Agustus 2024
Nama Satker NPHD Sudah Transfer Sisa Transfer
Kab. Jayapura Rp 55.051.770.000 Rp 30.000.000.000 Rp 25.051.770.000
Kab. Yapen Rp 43.979.356.000 Rp 26.387.613.600 Rp 17.591.742.400
Kab. Keerom Rp 45.434.000.000 Rp 6.300.000.000 Rp 39.134.000.000
Kab. Waropen Rp 35.000.000.000 Rp 10.000.000.000 Rp 25.000.000.000
Kab. Mamberamo Raya Rp 55.000.000.000 Rp 35.000.000.000 Rp 20.000.000.000
(Sumber: KPU Prov Papua)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Namun, Neeltje bukan sekadar anggota Paskibraka. Pada puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia…
Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi…
“Saat datang, Mendagri kasih waktu pengerjaan dua minggu dan paling lambat satu bulan. Namun…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, bersama Ketua Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua, Susana…
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada OPD yang menjalankan pelayanan publik secara langsung. “Program-program…
Anggota DPRK Kota Jayapura, Barend Bartolomeus Taniauw atau akrab disapa Barto, mendorong Pemerintah Kota Jayapura…