

Pj Gubernur Papua Ramses Limbong saat bersalaman dengan anggota DPR usai rapat paripurna dengan agenda penyerahan rekomendasi DPRP Papua terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, Jumat (9/5). (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Terdapat puluhan rekomendasi yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kepada Pemerintah Provinsi Papua saat rapat paripurna dengan agenda penyerahan rekomendasi DPRP Papua terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, Jumat (9/5).
Rekomendasi DPRP itu meliputi bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang keuangan dan aset daerah, bidang infrastruktur dan sumber daya alam serta bidang kesehatan rakyat dan sosial budaya.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan Pemprov beserta jajaran perangkat daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti secara sungguh- sungguh seluruh masukan, saran dan catatan strategis rekomendasi dari DPRP Papua yang telah diterima.
Sebagai landasan konstruktif bagi kepala daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada setiap urusan pemerintahan baik pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar, urusan pemerintahan, unsur pendukung, penunjang urusan pemerintahan dan unsur lainnya.
“Rekomendasi yang dihasilkan oleh DPRP akan ditindaklanjuti penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,” kata Ramses kepada wartawan.
Ramses pun menegaskan terkait komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk terus membangun Provinsi Papua dengan semangat kolaborasi, integritas dan keberpihakan kepada rakyat. “Pembangunan Papua terjadi karena kolaborasi kemitraan baik eksekutif maupun legislatif, tanpa itu Papua tidak akan jalan,” kata Gubernur Ramses.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…